Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLUNYA PELARANGAN PENGENDALIAN TIKUS SAWAH (Rattus argentiventer Rob. & Klo.) DI PERTANAMAN PADI DENGAN MENGGUNAKAN PAGAR LISTRIK Swastiko Priyambodo; Damayanti Buchori; Suryo Wiyono
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.3.1.114-120

Abstract

1.Serangan hama tikus sawah pada pertanaman padi yang selalu terjadi di beberapa wilayah di Indonesia setiap musim tanam, menimbulkan kehilangan hasil yang besar2.Salah satu cara pengendalian tikus sawah dengan memasang pagar listrik jebakan tikus untuk membuat tikus tersengat, kaget lalu pergi, atau untuk mematikan tikus, tetapi hal ini sangat berbahaya bagi manusia dan hewan lain yang melintasinya.3.Diperlukan peraturan resmi pada tingkat pusat dan daerah untuk melarang penggunaan pagar listrik dalam mengendalikan hama tikus sawah4.Diseminasi teknologi pengendalian tikus sawah yang aman dan ramah lingkungan perlu dilakukan terus menerus secara masif
ANCAMAN HAMA DAN PATOGEN ASAL LUAR NEGERI (HPLN): SUATU URGENSI PEMBENTUKAN DEPUTI BIDANG BIO-INTELIJEN DI BAWAH BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN) Suryo Wiyono; Dewi Sartiami
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika Vol 3 No 1 (2021): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Publisher : Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/agro-maritim.3.1.143-148

Abstract

Produksi pangan dan pertanian di Indonesia terancam dengan masuknya hama dan patogen asal Luar Negeri (HPLN). Kondisi ini dibuktikan oleh berbagai HPLN yang telah masuk dan kemudian menurunkan produksi tanaman secara nyata. Solusi komprehensif dapat dilakukan dengan menyempurnakan peraturan perundangan dan kelembagaan. Diperlukan tambahan Deputi Badan Intelijen Negara untuk penangkalan HPLN, serta sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menangani kondisi darurat bencana disebabkan masuknya HPLN.