Kebijakan pemerintah membebaskan lahan warga desa untuk penambangan batu andesit di Desa Wadas telah memunculkan perlawanan kaum perempuan menolak kebijakan tersebut. Peristiwa dari perlawanan perempuan itu klimaks saat terjadi tindakan represif oleh aparat keamanan ketika dilakukan pengukuran lahan untuk lokasi penambangan. Warga desa laki-laki dan perempuan diintimidasi, ditangkap, dipaksa, diseret, dan dipukul oleh aparat keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan informasi tentang terjadinya perlawanan perempuan dan faktor-faktor penyebabnya serta strategi penyelesaian konflik agrarian tersebut. Jenis penelitian dokumentasi dipilih dengan pendekatan riset kualitatif dan teknik analisis desktiptif kualitatif. Sumber data primer berupa pernyataan dan hasil investigasi aparat pemerintah dan non pemerintah yang dipublikasikan lewat media online dan media maintrream. Sumber data sekunder berupa data yang dipublikasikan institusi pemda. Hasil temuan yaitu munculnya perlawanan perempuan dipicu oleh adanya konflik kepentingan yang bersifat tertutup dan terbuka antara masyarakat dengan pemerintah terkait dengan penambangan batu andesit. Dalam konflik sosial ini telah terjadi tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat yang menolak proyek penambangan batu andesit. Penyelesaian konflik sosial yang tehadap perlawan perempuan tersebut dapat dilakukan dengan gaya manajemen konflik kompromi dan pengakomodasian.