Andreas Andrie Djatmiko
Universitas Bhineka PGRI

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia Andreas Andrie Djatmiko; Fury Setyaningrum; Rifana Zainudin
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i7.350

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan secara tepat perihal kerugian baik yang berupa materiil maupun immaterial yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia supaya jelas pengimplementasian bentuk ganti rugi menurut Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Dalam hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain ini dinamakan wanprestasi. Akibat dari wanprestasi tersebut menyebabkan sebuah akibat hukum, dalam masyarakat, umumnya salah satu bentuk dari akibat hukum tersebut adalah berupa timbulnya ganti rugi. Hasil wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diajukan ganti rugi sebagai hasil dari suatu perbuatan melawan hukum yang diberikan dalam bentuk kerugian materiil. Namun bentuk-bentuk kerugian dapat dibedakan atas dua bentuk yakni kerugian materiil dan kerugian immaterial, namun yang terjadi, bentuk ganti rugi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia hanyalah bentuk ganti rugi yang berupa materiil saja.
Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia Andreas Andrie Djatmiko; Roby Sanjaya; Rizna Khoirul Hidayati
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): Januari
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v2i8.929

Abstract

Dengan berlatar belakang pada yang terjadi di lapangan, saat Kejaksaan Agung mengeluarkan statement untuk memberikan keringanan bagi para pelaku korupsi dibawah lima puluh juta dengan alasan mahalnya biaya dalam menangani sebuah perkara korupsi dan mengingat pelaku baru pertama kali melakukan sebuah tindak pidana dan juga dalam hal prosedur penahanan penanganan perkara antara penggelapan barang fidusia dengan non fidusia.  Penelitian ini mengkaji dan menganalisa adanya anomali penerapan Asas lex specialis derogat legi generali dalam ketentuan pidana yang dilaksanakan di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis, mencoba mendapatkan gambaran menyeluruh tentang anomali penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam ketentuan hukum pidana Indonesia. Hasil dari Penelitian ini memberi masukan kepada badan Legislatif dan Eksekutif sebagai perancang dan pembentuk undang-undang agar selalu mengedepankan asas-asas yang ada dalam hukum saat merancang kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan, sehingga dapat meminimalisir anomali hukum yang terjadi di lapangan.