Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Comprehensive Science (JCS) Jurnal Keamanan Nasional
Lusia Sulastri
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia Lusia Sulastri
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 7 No. 2 (2021): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 7 NO 2 TAHUN 2021
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is intended to examine the regulation of punishment and prosecution for violations of state sovereignty in Indonesian airspace. The legal vacuum of clear regulation regarding the sovereignty of air space that is firm becomes the urgency of punishment for violations of state sovereignty in Indonesia’s air space. Indonesia has Law Number 1 of 2009 concerning Aviation where Article 414 states that anyone who operates a foreign aircraft in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia without a permit shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine of a maximum of Rp. 2,000,000. .000,00 (two billion rupiah). However, this arrangement has not been effective in ensnaring people who violate state sovereignty in Indonesian airspace so violations of State Sovereignty in Indonesian Airspace have increased. Air violations that often occur in the territory of the Republic of Indonesia suggest weaknesses in law enforcement.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Fanny Afifah; Lusia Sulastri; Nina Zainab
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia bukan barang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk apapun, manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga sehingga negara mengatut secara tegas bahwa manusia dilarang untuk diperbudak atau diperjualbelikan. Walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat memberantas tindak pidana perdagangan orang dan terus kian terjadi sampai saat ini yang mana salah satu sistem awalnya yaitu melalui proses atau hatap rekrutmen atau perekrutan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bagi pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis kasus yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai penerapan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku di pengadilan, melihat bukti-bukti yang meringankan serta memberatkan bagi pelaku.
Co-Authors Fanny Afifah Nina Zainab