<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah propinsi di indonesia periode 2016-2018. Sampel penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang memiliki data yang lengkap, berupa data laporan keuangan pemerintah daerahnya telah memperoleh opini audit dari BPK RI dan LPPD nya telah di evaluasi oleh Kemendagri yaitu sebanyak 33 provinsi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana pendapatan asli daerah provinsi dari Ditjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah, hasil opini audit atas LKPD provinsi oleh BPK RI, dan hasil EKPPD provinsi yang dilakukan oleh Kemendagri. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis deskriptif selama beberapa tahun untuk melihat tren yang terjadi dan untuk melihat hubungan antara kedua variabel dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian ini adalah: 1) Hasil evaluasi Opini Audit atas LKPD Provinsi selama tiga tahun tersebut memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian. 2) Jumlah provinsi yang memperoleh opini WTP meningkat dari tahun 2016 yang berjumlah 31 provinsi menjadi 33 provinsi pada tahun 2017, namun tahun 2018 turun menjadi 32 provinsi. 3) Hasil EKPPD Pemerintah Provinsi sebagian besar sudah mencapai kategori tinggi yaitu berada diatas 2 (dua). 4) Hasil EKPPD Pemerintah provinsi menurun pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, dan meningkat kembali di tahun 2018. 5) Tidak ada korelasi antara variabel Opini Audit BPK atas LKPD dengan variabel hasil EKPPD provinsi di Indonesia.]]>
