Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Ahmad Yulianto Ikshan
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana Devi Shalsabila Atika Djatmiko; Ahmad Yulianto Ikshan; Muridah Isnawati
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14191

Abstract

Upaya kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan umum yang harus dicapai melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka membangun kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan tentang tindakan dan pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian dan untuk mengetahui nilai kekuatan pembuktian alat rekam rekam medis. Metode penelitian ini adalah memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/20008 tentang Rekam Medis. Nilai kekuatan pembuktian rekam medis sebagai alat bukti diatur di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci : Pembuktian, Rekam Medis, Alat Bukti.
Eksistentsi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana Muh Anugerah Latjeno; Ahmad Yulianto Ikshan; Muridah Isnawati
Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i2.14339

Abstract

Corruption has always been the pros and cons of imposing the death penalty, which can be imposed on perpetrators of budget corruption during disasters. The purpose of this study was to find out the existence of the death penalty for Corruption Perpetrators during the Covid-19 disaster. In addition, this study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. The results of this study show that the Covid 19 outbreak that hit in 2020 yesterday was a non-natural disaster. Therefore, it is not uncommon to be a parameter in imposing the death penalty for perpetrators of budget corruption during a national natural disaster as in the Tipokor Law. The law mentions that the reason for the death penalty could be carried out under certain circumstances such as in a state of a national natural disaster. However, the Covid 19 outbreak is not a national natural disaster but a non-natural disaster other than that the amount of state losses is not clear. Hence, the existence of the threat of capital punishment is still very difficult to pass on to the perpetrators because the parameters that are the benchmark are not yet clear from the conditions in question.
Co-Authors Devi Shalsabila Atika Djatmiko Muh Anugerah Latjeno Muridah Isnawati