Emy Rosnawati
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pertanggungjawaban BMKG atas Kesalahan Prakiraan Cuaca Ekstrem dalam Keselamatan Penerbangan Aulia Sarah Azizah; Emy Rosnawati
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3080

Abstract

Penelitian ini menyelidiki tanggung jawab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) atas kesalahan dalam menyampaikan prakiraan cuaca ekstrem yang berdampak pada keselamatan penerbangan. Latar belakang umum menyoroti peran penting prakiraan cuaca yang akurat dalam penerbangan. Secara khusus, penelitian ini membahas tanggung jawab BMKG sebagai penyedia layanan publik. Kesenjangan pengetahuan terkait dengan implikasi hukum dari kesalahan prakiraan cuaca terhadap keselamatan penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab BMKG melalui metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab BMKG dapat ditangani melalui Ombudsman untuk kegagalan pelayanan atau melalui Pengadilan Negeri jika terjadi kerugian akibat kesalahan prakiraan, dengan BMKG harus membuktikan keterbatasan kemampuannya. Hasil ini mengimplikasikan adanya dua jalur hukum untuk mencari keadilan, yang meningkatkan akuntabilitas dan keselamatan dalam layanan cuaca penerbangan.
Pengelolaan Limbah B3 yang Tidak Efektif di Indonesia Memacu Perlunya Penegakan Hukum yang Lebih Ketat Mohammad Andriansyah; Emy Rosnawati
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3085

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh industri besar di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus perundang-undangan, penelitian ini menyoroti kesenjangan yang signifikan dalam implementasi peraturan pengelolaan limbah B3 yang optimal. Temuan menunjukkan bahwa beberapa industri besar gagal memenuhi persyaratan undang-undang, sehingga berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Meskipun ada sanksi pidana dan administratif berdasarkan Pasal 103 dari undang-undang yang sama, ketidakpatuhan masih terus terjadi, menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan tentang kewajiban pengelolaan limbah B3. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ini, sehingga mengurangi konsekuensi negatif dari penanganan limbah B3 yang tidak tepat.
Analisis Yuridis Kasus Perdagangan Orang oleh Suami Terhadap Istri Izza Saltsa F. M.; Emy Rosnawati
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3063

Abstract

Studi ini mengkaji Putusan No. 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA dari Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai kekerasan seksual dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengulas penerapan prinsip Concursus Delictorum dalam hukum pidana, khususnya bagaimana pelaku yang melakukan beberapa tindak pidana dihukum secara kumulatif. Temuan penelitian menekankan bahwa dalam sistem ini, setiap tindak pidana berhak atas hukuman tersendiri sesuai dengan keparahan kejahatan yang dilakukan. Penelitian ini mengisi kesenjangan dalam pemahaman penerapan hukuman kumulatif dalam kasus kekerasan seksual dalam hubungan domestik, serta menggarisbawahi implikasi bagi praktik hukum dan kebijakan terkait pelaku kejahatan semacam itu.
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Muhammad Giffari Soamole; Emy Rosnawati
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3081

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan di Jawa Timur melalui analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dengan meninjau kasus pengadilan dari tahun 2010 hingga 2022, penelitian ini menangani kesenjangan pengetahuan yang signifikan dalam memahami hasil praktis dari proses peradilan terhadap kontrol polusi. Secara spesifik, analisis ini mengkaji penerapan dan dampak sanksi terhadap para pencemar, menyediakan bukti bahwa intervensi yudisial telah efektif mengurangi insiden pencemaran dengan menerapkan sanksi yang ketat. Temuan ini menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yudisial yang aktif dalam mitigasi degradasi lingkungan, menyarankan peningkatan kebijakan untuk lebih memperkuat upaya perlindungan lingkungan.
Analisis Putusan Pembalakan Liar Terhadap Hutan Lindung di Indonesia Anindya Pramitaqwati; Emy Rosnawati
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3084

Abstract

Penebangan liar di hutan lindung Indonesia masih menjadi isu penting yang membutuhkan penegakan hukum yang ketat. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terhadap pembalak liar untuk menilai efektivitas penegakan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan statistik, penelitian ini mengevaluasi putusan pengadilan dan tren kasus pembalakan liar. Temuan menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar, yang mencerminkan komitmen terhadap ketentuan hukum. Analisis data menunjukkan fluktuasi dalam kasus pembalakan liar, dengan penurunan yang diamati pada tahun 2007-2008, 2010-2012, 2012-2020, dan 2021-2022, dan peningkatan pada tahun 2008-2010 dan 2020-2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum cukup kuat, penebangan hutan ilegal masih terus terjadi. Studi ini menyimpulkan bahwa para penegak hukum telah bekerja keras untuk menghentikan penebangan liar, meskipun upaya yang berkelanjutan dan strategi adaptif sangat penting untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.