Rifqi Ridlo Phahlevy
Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transparansi Berjaya Seiring Meluasnya Akses Informasi di Indonesia Achmad Luqman Hakim; Rifqi Ridlo Phahlevy
Journal Customary Law Vol. 1 No. 3 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i3.3086

Abstract

Studi ini mengkaji transparansi dan akses publik terhadap informasi dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dengan mengidentifikasi penyebaran informasi sebagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun ada kemajuan, masih ada kesenjangan dalam hal konsistensi dan jangkauan metode penyebaran informasi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menilai kelayakan publikasi informasi publik oleh pemerintah provinsi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang profesional dan proporsional melalui berbagai platform seperti situs web, meja bantuan, media sosial, pamflet, dan keterlibatan langsung telah secara signifikan meningkatkan akses publik. Selain itu, investasi dalam pelatihan petugas informasi publik dan komitmen yang kuat dari pihak berwenang secara positif mempengaruhi kelayakan inisiatif ini. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya alokasi sumber daya yang berkesinambungan dan perencanaan strategis dalam meningkatkan transparansi pemerintah dan aksesibilitas informasi publik.
Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMDes Danie Ibrahim; Rifqi Ridlo Phahlevy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2995

Abstract

Implementasi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa oleh BUMDes memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. BUMDes harus memastikan barang dan jasa yang dibeli memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang dan identifikasi yang akurat terhadap penetapan kriteria dan evaluasi yang jelas. Efisiensi dalam pengadaan barang berfokus pada optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang hemat biaya. Pada pelaksanaannya, Untuk mencapai hasil yang maksimal BUMDes memerlukan regulasi yang dijadikan pedoman pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini terdapat 2 regulasi yang mengatur terkait hal tersebut yakni, Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 dan LKPP No. 12 Tahun 2019. Dengan adanya hal ini, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis efektifitas serta efisiensi regulasi dalam implementasinya dilapangan. Penulis menemukan hasil bahwa Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 lebih efektif dan efisien sebagai panduan dalam pengadaan barang dan jasa di BUMDes hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan di Desa Kebonagung dengan Desa Glagaharum yang berpedoman pada Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2021 dalam pengadaan barang dan jasa pada BUMDes. Permendesa mengatur prosedur pengadaan barang dan jasa secara rinci dengan memberikan kerangka kerja yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes dan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara efektif dalam mendukung pembangunan di BUMDes.