Ade Tuti Sapitri
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bandung Ade Tuti Sapitri
Shidqia: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Agama Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jsn.v1i2.2323

Abstract

Studi ini berfokus pada masalah keraguan masyarakat terhadap bank-bank Islam dan memiliki dua tujuan utama: (1) untuk menjelaskan mekanisme pembiayaan hipotek di Kantor Cabang Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Bandung, dan (2) untuk menilai implementasi kontrak Murabahah dalam pembiayaan hipotek di cabang yang sama. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di dalam masyarakat. Pengumpulan data melibatkan sumber data primer dan sekunder, menggunakan wawancara dan studi dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, presentasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan: (1) Produk hipotek di Kantor Cabang BTN Syariah Bandung terdiri dari dua kategori, yaitu pembiayaan iB Subsidi KPR dan iB Platinum KPR. iB Subsidi KPR merupakan pembiayaan perumahan yang didukung oleh pemerintah, sedangkan KPR Platinum merupakan pembiayaan perumahan non-subsidi, dengan jumlah marjin reguler ditentukan oleh kebijakan bank. Kedua produk tersebut sesuai dengan mekanisme masing-masing. (2) Implementasi Perjanjian Murabahah dalam produk KPR di Kantor Cabang BTN Syariah Bandung mengikuti kontrak Murabahah, seringkali dilengkapi dengan kontrak wakalah sebagai pendamping Murabahah. Penting bagi kontrak Murabahah untuk sejalan dengan fatwa DSN MUI, khususnya terkait pembayaran uang muka. Studi ini menunjukkan bahwa kepatuhan kontrak Murabahah terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum sepenuhnya terpenuhi, karena terdapat ketidaksesuaian pada salah satu elemen kontrak tersebut.