<![CDATA[Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) merupakan penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba yang mengatur ruang lingkup penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut. Penyusunan laporan keuangan BUMDes harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan laporan keuangannya maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu ISAK 35. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui bagaimana penerapan ISAK 35 pada penyusunan Laporan Keuangan di BUMDes Bank Sampah Dabaresih. (2). Untuk mengetahui bagaimana realisasi dari program kegiatan BUMDes Bank Sampah Dabaresih. untuk Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan yaitu data kualitatif yang berhubungan dengan penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, catatan laporan bukti-bukti transaksi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Laporan Keuangan BUMDes Bank Sampah Dabaresih belum sesuai dengan ISAK 35. BUMDes Bank Sampah Dabaresih tidak menyajikan laporan keuangan hanya mencatat tabungan pemasukan dan pengeluaran nasabah saja. Sedangkan menurut ISAK 35 ada 5 jenis laporan keuangan yaitu, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). (2). Pengakuan dan pengukuran penyajian laporan keuangan tidak sepenuhnya menerapkan ISAK 35. (3). Kendala-kendala dalam menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangan : (a) Rendahnya pemahaman pemilik terhadap ISAK 35. (b) Belum adanya pendamping yang intensif terkait penerapan ISAK 35. (c) Kurangnya sosialisasi kepada BUMDes terkait laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. (d) Terjadinya multitasking dalam pengerjaan tugas yang dialami oleh pengelola BUMDes Bank Sampah Dabaresih administrasi dan keuangan sehingga data-data transaksi tidak ditata dengan rapih. (e) Kurangnya pengawasan dari pihak berkepentingan seperti Pemerintah Desa.]]>
