Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UNES Journal of Swara Justisia Binamulia Hukum
Anas Lutfi
Universitas Al-Azhar Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Asset Recycling BUMN (Studi Kasus Asset Recycling PT Hutama Karya (Persero) Witon Adha Gantara; Sadino; Anas Lutfi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/yf4s4x68

Abstract

Cita-cita pemerintah dalam hal pengembangan Infrastruktur di Indonesia mengalami tantangan besar. Pengembangan infrastruktur memiliki visi utama yaitu pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Data The Global Competitiveness Report tahun 2019 menyatakan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lain di dunia. Pemerintah Indonesia melakukan trobosan untuk percepatan perkembangan infrastruktur didaerah Sumatera melalui Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (“JTTS”). Dalam hal ini PT Hutama Karya (Persero) (“PTHK”) melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengusahaan jalan tol 24 Ruas Jalan Tol JTTS tsersebut yang dinilai layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial. Dalam ruas jalan tol yang sudah terbangun dan teroperasikan PTHK menghadapi resiko negative cashflow akibat rendahnya volume Lalulintas Harian (“LHR”). Hal ini mendorong aksi korporasi berupa Asset Recycling atas ruas terbangun dan yang sudah beroperasi untuk melanjutkan konstruksi ruas-ruas selanjutnya. Bagaimana ketetapan hukum PTHK sebagai badan usaha yang melakukan pengusahaan jalan tol yang layak ekonomi namun tidak layak finansial? serta bagaimana hukum Indonesia mengatur Asset Recycling BUMN?
Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Undang-Undang Pengampunan Pajak Chandra Wulan; Suparji Ahmad; Anas Lutfi
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.775

Abstract

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Data dalam penelitian ini menekankan pada norma-norma perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak luput dari rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penulis berpendapat bahwa pemerintah harus dapat lebih solutif untuk meningkatkan pembayaran pajak masyarakat dari tahun ke tahun, dimana keberhasilan pembayaran pajak secara efektif dapat mempercepat pembangunan nasional dengan memperhatikan amanat Pancasila terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Co-Authors Chandra Wulan Sadino Suparji Ahmad Witon Adha Gantara