Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERKAWINAN SIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK ASUH ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERADILAN AGAMA Rofiq, Nur; Solahudin, Irawan; Hikmah, Annisa Nur; Aziz, Dani Safangaturrahman; Bily, Muhammad Yusuf Arda; nurzahrah, yasmin
Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 10 No. 1 (2024): Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : STAI Syubbanul Wathon Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61136/d1feqb48

Abstract

Problems that arise as a result of divorce from unregistered marriages have an impact on children's rights, including custody, because unregistered marriages have no validity in the eyes of the law. The aim of this research is to determine the legality of unregistered marriages religiously and juridically and its impact on children. This research is a literature review using triangular data analysis techniques and expert opinion. Data collection was carried out using the literature study method, namely collecting information from journals, websites and statutory regulations. The data source used is primary data, namely a journal written by Dwi Nur Kasanah and Ahmad Faruq with the title Siri Marriage Divorce and its Effect on Children's Rights in the Mojokerto Religious Courts and secondary data used is a journal written by Siti Ummu Adillah with the title Legal Implications of Siri Marriages Against Women and Children, Marriage Laws, Compilation of Islamic Law and other supporting literature. The research results obtained were 1) the factors behind the occurrence of unregistered marriages, namely economic factors, customs/customs, the legal age limit for marriage, pregnancy outside of marriage, and lack of knowledge regarding the urgency of registering a marriage. 2) the civil relations of children resulting from unregistered marriages are limited to their mothers and are further regulated in Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010. 3) the judge's considerations in granting custody of children born from unregistered marriages will prioritize the interests and good of the child for the future.
PERAN PENERJEMAH RESMI DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (STUDI KASUS PT. CITRA ABADI KOTA PERSADA MELAWAN MDS INVESTMENT HOLDING LTD) Aziz, Dani Safangaturrohman; Respamuji, Alfian; Solahudin, Irawan; Asyifa, Oksya Salma; Lutfiyah, Lulu
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu subjek yang penting dan rumit dalam hukum perdata internasional adalah fungsi penerjemah resmi. Studi kasus CAKP vs. MDS menyoroti peran penting yang dimainkan oleh penerjemah resmi dalam menegakkan kredibilitas dan keadilan proses pengadilan dalam skala global. Hal ini Merupakan tugas penting penerjemah resmi untuk menyediakan komunikasi yang akurat dan adil antara semua pihak yang berpartisipasi dalam proses hukum. Penerjemah resmi dipercaya untuk menafsirkan dokumen hukum, kesaksian, dan komunikasi lisan antara pihak-pihak yang berbicara dalam bahasa berbeda dalam konteks hukum perdata internasional. Untuk menjamin bahwa makna asli dan isi dokumen hukum tetap terjaga selama proses penerjemahan, mereka harus memiliki kemampuan bahasa yang baik dan pemahaman menyeluruh tentang sistem hukum yang relevan. Ada beberapa cara untuk melihat pentingnya peran penerjemah resmi dalam hukum perdata internasional. Mereka pertama-tama membantu memastikan bahwa semua pihak dalam proses hukum mampu berkomunikasi secara efektif dan memahami topik yang sedang dibahas. Hal ini penting karena miskomunikasi atau kurangnya pemahaman linguistik dapat menghambat pelaksanaan peradilan dan merugikan salah satu pihak. Kedua, menjaga validitas dan integritas dokumen hukum yang diterjemahkan merupakan tugas lain dari penerjemah resmi. Mereka harus memastikan bahwa makna bahasa hukum tidak ditambah atau diubah dari maksud aslinya. Mempertahankan kredibilitas dan imparsialitas sistem hukum di tingkat global bergantung pada upaya melakukan hal tersebut. Selain itu, penerjemah bersertifikat berfungsi sebagai perantara budaya antara penutur berbagai bahasa dan budaya. Untuk memastikan bahwa komunikasi tersebut benar dalam bahasa dan sejalan dengan norma dan nilai yang berlaku, mereka harus memiliki kesadaran menyeluruh terhadap lingkungan budaya dan hukum kedua belah pihak. Kasus CAKP v. MDS menunjukkan betapa pentingnya penerjemah resmi untuk menjaga keadilan dalam proses hukum privat lintas batas negara. Hal tersebut adalah tugas seorang penerjemah terlatih dalam situasi ini untuk menafsirkan makalah hukum yang rumit dan memastikan bahwa semua pihak mengetahui topik yang sedang dibahas. Oleh karena itu, penerjemah bersertifikat memainkan peran penting dalam hukum perdata internasional. Mereka berfungsi sebagai perantara budaya, menjaga integritas dokumen hukum, dan membantu memastikan komunikasi yang akurat dan adil antara pihak-pihak yang menggunakan bahasa berbeda. Tanpa keterlibatan mereka, keadilan tidak akan dapat ditegakkan dan sistem hukum internasional mungkin akan terhambat.