Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku UMKM Dalam Rahasia Dagang Melalui Perspektif HKI Bilqis Dewi Purnomo; Annisa Nur Hikmah; Yasmine Erlisa Maharani; Cherisanda Nesya; Gibran AL Fahrezi
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.495

Abstract

Rahasia dagang saat ini telah menjadi salah satu bentuk investasi yang bernilai tinggi. Selain itu, bentuk investasi lain yang perlu dijaga agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain melalui praktek persaingan yang tidak fair. Rahasia dagang merujuk pada informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh publik, memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dalam aktivitas bisnis, dan harus dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Namun, banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek mereka karena keterbatasan modal dan kurangnya informasi tentang rahasia dagang. Sebagai akibatnya, UMKM yang tidak mendaftarkan merek mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang memiliki arti penting sebagai dasar untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia, yang dianggap sebagai rahasia perdagangan berdasarkan peraturan pencegahan praktek tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap rahasia dagang bagi pelaku UMKM dalam konteks regulasi Hak Kekayaan Intelektual yang ada, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut.
Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Batasan Umur & Jaminan Sosial Terhadap Karyawan: Studi Kasus CV Maju Makmur Plywood Bilqis Dewi P; Cherisanda Nesya; Burhanudin Ahmad; Gibran Akbar
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.529

Abstract

Berdasarkan UU No. 24/2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program jaminan sosial, termasuk Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab melaksanakan program ini khusus bagi pekerja, memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, perundang-undangan Indonesia menetapkan batasan minimal umur seseorang untuk melakukan tindakan hukum, termasuk bekerja. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang mempekerjakan anak di bawah umur, namun CV Maju Makmur Plywood di Magelang sering kali menerima pekerja di bawah umur karena kebutuhan ekonomi mendesak. Praktik ini melanggar peraturan ketenagakerjaan dan menyulitkan proses administrasi BPJS Ketenagakerjaan, serta berpotensi mengganggu stabilitas operasional dan kesejahteraan karyawan.