Utari, Anak Agung Dewi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Criminal Liability For Perpetrators of Negligent Crimes Resulting in the Death of Others in Traffic Accidents Hasbi, Fariz Rifqi; Utari, Anak Agung Dewi; Aringga, Rino Dedi
Sinergi International Journal of Law Vol. 1 No. 3 (2023): November
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/law.v1i3.96

Abstract

Criminal responsibility leads to the prosecution of the perpetrator who has committed a criminal act and fulfills its elements as stipulated in the law. Viewed from the perspective of the occurrence of a prohibited act (obligation), an individual will be criminally accountable for such actions if they are against the law. To hold someone criminally accountable, one must consider the culpability of the perpetrator. However, it is not sufficient to consider only the culpability; one must also consider the reasons and circumstances that eliminate the penalty as outlined in Articles 44, 48, 49, 50, and 51 of the Indonesian Penal Code (KUHP). In cases where the perpetrator has met the provisions of those articles, they are exempted from the threat of criminal charges. The research method used is normative juridical, which involves legal research on primary and secondary legal materials, especially those related to the discussed subject matter. This study aims to determine how criminal responsibility is imposed on perpetrators of negligent crimes resulting in the death of others in traffic accidents. From the research findings, it is concluded that the defendant Mariyanto, based on the trial facts, did not meet the criteria set forth in Articles 44, 48, 49, 50, and 51 of the KUHP that would eliminate the penalty. Therefore, Mariyanto can be held responsible and subject to criminal accountability. Considering that the victim also bears some responsibility contributing to the commission of the offense and that the defendant had no malicious intent, posing no danger, the writer suggests that the defendant should be appropriately sentenced to probation, as proposed by Mariyanto's Legal Counsel in their plea, taking into account humanitarian and justice considerations.
Legalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Diitinjau dari Ketentuan Undang – Undang Md3 Riendy, Yusika; Utari, Anak Agung Dewi
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v6i2.37542

Abstract

Hak Angket dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) merupakan hak penyelidikan DPR sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Pasal 3 UU No 19 Tahun 2019 dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan masuk kedalam rumpun eksekutif. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Legalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana Relevansi Hak Angket DPR yang ditujukan kepada KPK ditinjau dari ketentuan UU MD3. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif untuk meneliti, meninjau, serta menulis pembahasan skripsi ini. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian dan penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh kesesuaian teori dan isu hukum yang diangkat sebagai topik pembahasan yang hasilnya bahwa Legalitas Hak Angket DPR sangat tepat ditujukan kepada KPK karena berkekuatan hukum yang kuat. Relevansi Hak Angket terhadap KPK merupakan bagian dari prinsip check and balances antara rumpun legislatif dengan eksekutif sehingga KPK merupakan lembaga yang masuk dalam ranah eksekutif karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti pada kepolisian. Sehingga