Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Law, Education and Business Journal of Accounting Law Communication and Technology
Wonohadidjojo, Christopher Howard
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Use of Transnational Law as a Tool of Political Pressure and Coercion Tan, Richie Lay; Sunadynatha, Rama Adi Saputra; Wonohadidjojo, Christopher Howard
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.855

Abstract

Transnational law is a law that regulates and limits the actions of states. In its application, many of the methods permitted by transnational law are used by a stronger state to coerce the attitudes and actions of a weaker state. Despite its uncertain effectiveness, this phenomenon is a common occurrence and often ends in violations of the human rights of the people of the affected countries.
Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) Dalam Sengketa Asuransi di Indonesia Wonohadidjojo, Christopher Howard
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1788

Abstract

Usaha untuk menangani isu-isu melalui pengajuan pengaduan oleh konsumen kepada penyedia layanan jasa keuangan tidak selalu menghasilkan solusi, dan ini bisa menyebabkan munculnya konflik. Penyelesaian atas perselisihan ini dapat diupayakan baik melalui prosedur pengadilan maupun alternatif di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK) didirikan dengan tujuan memfasilitasi penyelesaian perselisihan di luar ranah pengadilan dengan pendekatan yang independen, serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, dan efisiensi. Kegiatan operasional LAPS SJK diatur berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 61/POJK.07/2020 mengenai LAPS SJK, yang membentuk sebuah pusat untuk alternatif penyelesaian perselisihan. Terdapat juga sengketa asuransi yang melibatkan sejumlah besar konsumen yang tergabung dalam Komunitas Korban Asuransi dengan tiga perusahaan asuransi, yakni PT AXA Mandiri, PT AIA Financial, dan PT Prudential Life, yang menghadapi kendala dalam upaya penyelesaiannya. Salah satu hambatan utamanya adalah pandangan bahwa LAPS SJK tidak mampu mengatasi perselisihan dengan skala yang besar, sehingga diperlukan penyelesaian kasus per kasus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi proses penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui LAPS SJK, terutama melalui metode arbitrase, dan bagaimana perselisihan asuransi yang melibatkan banyak konsumen dan perusahaan asuransi dapat diatasi melalui LAPS SJK. Metode penelitian yang diterapkan adalah analisis hukum normatif untuk menghadapi tantangan ini
Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Rasji, Rasji; Wonohadidjojo, Christopher Howard; Serena, Michelle Audrey
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2404

Abstract

Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Judicial Review, yang merupakan proses pengujian keabsahan peraturan atau keputusan lembaga legislatif dan/atau eksekutif terhadap konstitusi. Konsep ini adalah sebuah mekanisme hukum yang memungkinkan interpretasi hukum dan/atau konstitusi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat yuridis. Meskipun berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan Judicial Review, di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi hanya terhadap undang-undang yang dihasilkan setelah amandemen terhadap UUD 1945. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi telah mengambil langkah-langkah inovatif dalam menjaga kepatuhan terhadap konstitusi, termasuk dalam menguji produk legislasi Pemerintah Daerah seperti Peraturan Daerah (PERDA) terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi juga telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), meskipun hal ini menimbulkan pertanyaan terkait pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut kewenangan Judicial Review yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana hukum Indonesia mengatur pengujian Judicial Review terhadap Perppu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan implementasi Judicial Review dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali lebih jauh tentang implikasi praktis dan dampak keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap stabilitas hukum dan pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan penegakan keadilan di negara demokratis Indonesia.
Co-Authors Rasji, Rasji Serena, Michelle Audrey Sunadynatha, Rama Adi Saputra Tan, Richie Lay