Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Law, Education and Business
Putri, Sanny Nuyessy
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Upaya BPSK Dalam Menanggapi Laporan Konsumen Terhadap Barang Online yang Dicuri oleh Kurir Jasa Pengiriman Lalamove Putri, Sanny Nuyessy; Lie, Gunardi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3082

Abstract

Terjadi pengaruh dari adanya globalisasi dengan diberikannya kemudahan untuk melakukan ekspor dan impor guna memenuhi suatu kebutuhan seperti sandang, papan, dan pangan. Keuntungan yang besar menjadi aspek yang ingin dituju oleh pelaku bisnis dari konsumen. Masyarakat masa kini melakukan transaksi jual beli secara online, sehingga tidak memerlukan waktu lebih untuk mendatangi toko langsung. Untuk dapat mengkaji suatu permasalahan secara runtut, maka artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif agar dapat membangun suatu argumentasi hukum untuk membahas objek yang akan diteliti dimana akan dijabarkan pada pembahasan. Kepentingan konsumen perlu dilindungi, maka BPSK hadir sebagai pihak yang dapat membantu konsumen untuk menyelesaikan perselisihannya dengan pelaku usaha. BPSK menyediakan pilihan penyelesaian yang nantinya dapat dipilih oleh para pihak guna menyelesaikan sengketanya. Terdapat larangan untuk memilih penyelesaian hukum lain, bilamana pilihan hukum sebelumnya tidak memberikan kesepakatan. Untuk mengganti suatu kerugian yang dialami oleh konsumen akibat memakai jasa dari pelaku usaha, pihak jasa pengiriman harus memberikan ganti rugi yang sepadan dengan harga barang yang dicuri oleh mitra jasa pengiriman. Meski sedang melakukan penyelesaian sengketa ditempat lain, tuntutan pidana untuk mengganti kerugian tidak dapat dihilangkan. Pihak jasa pengiriman yang menimbulkan kerugian tidak diperbolehkan untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang memberikan layanan jasa pengiriman. BPSK memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan lembaga peradilan umum yakni pengadilan negeri antara satu dengan yang lain. Tidak diperkenankan untuk mengganti kerugian dibawah harga barang yang dicuri. Hal ini tidak sejalan dengan hal-hal terkait ganti kerugian yang termuat dalam UUPK. 
Dampak Ketidakmerataan Pembayaran Pajak Terhadap Distribusi Pendapatan dan Keadilan Sosial Patricia, Viane; Putri, Sanny Nuyessy; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 8 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11159116

Abstract

Inequality in tax payments is a complex issue that has a significant impact on income distribution and social justice in Indonesia. In the context of this case study qualitative research, secondary data from official sources such as the Directorate General of Taxes, the Central Statistics Agency, and government reports are used to analyze the impact of unequal tax payments. This study shows that unequal tax payments can trigger increasing social and political inequality in society. The impact extends to the development and public services sectors, with a lack of funding available to support welfare programs and necessary infrastructure. Apart from that, unequal tax payments also contribute to greater income inequality in society. However, the Indonesian government has responded to this issue with various policies, including the Economic Equalization Policy (KPE), healthy fiscal policies through the Budget, and the Tax Amnesty program. Taxes are considered a tool for income redistribution, with progressive taxation on individuals with higher incomes. Awareness of the importance of paying taxes fairly and tax policies that support a more equal distribution of income are important steps towards a more just and sustainable society in Indonesia. Collaboration between government, the private sector and society is needed to overcome this problem and achieve better social welfare and maintain social and political stability.
Penyelesaian Perselisihan Para Buruh Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh PT. Tandan Sawita Papua Putri, Sanny Nuyessy; Lie, Gunardi; P, Moody Syailendra
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 11 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12803889

Abstract

Pemutusan hubungan kerja merupakan suatu upaya untuk mengakhiri hubungan kerja antara pelaku usaha dan buruh/pekerja disebakan oleh satu hal tertentu yang kemudian menimbulkan berakhirnya hak dan juga kewajiban antara pelaku usaha dan juga buruh/pekerja. Upaya mediasi dilakukan guna membebaskan 30 orang yang ditahan. Terdapat 11 orang yang dilakukan Pemutusan Hubungan Sepihak pada tanggal 16 Juni 2023, 3 diantaranya adalah istri dari pekerja yang sempat ditahan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah Penelitian Hukum Yuridis – Normatif dan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Terdapat berbagai macam Pemutusan Hubungan Kerja, seperti pemberi kerja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja, pekerja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan pemberi kerja, Pemutusan Hubungan Kerja dapat batal demi hukum, dan terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Ketika terjadi penolakan, para pihak yang bersangkutan diwajibkan melakukan perundingan bipartit untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Surat Peringatan yang dimulai dari kesatu, kedua, hingga ketiga. dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh PT Tandan Sawita Papua tanpa adanya Surat Peringatan terlebih dahulu, maka dapat berakibat hukum, yakni batal demi hukum. berbagai hal yang dapat memengaruhi seseorang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha yang diatur dalam Pasal 154A Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Melakukan memberitahukan kesalahan sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Sepihak, sehingga tidak terjadi ketidakselarasan yang dirasakan oleh pekerja/buruh
Co-Authors Lie, Gunardi P, Moody Syailendra Patricia, Viane Putra, Moody Rizqy Syailendra Rasji, Rasji