<![CDATA[Pada tahun 1947 negara Cina melakukan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan. Akibat dari klaim sepihak ini, negara ASEAN melakukan tuntutan atas wilayahnya di Laut Cina Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada bagaimana sesuatu diatur secara das Sollen pada Undang Undang. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian menggambarkan suatu keadaan faktual yang didapat dari hasil pengumpulan dan analisa data. Konflik di Laut Cina Selatan menimbulkan ancaman serius baik terhadap stabilitas regional dan global, dengan potensi eskalasi konflik menjadi konflik bersenjata yang dapat merugikan perekonomian global dan lingkungan laut. Penentuan batas suatu negara melibatkan berbagai prinsip seperti perjanjian diplomatik, hukum internasional, faktor geografis, sejarah, dan adat istiadat masyarakat terkait. Namun saat ini pedoman landasan pokok dalam penentuan batas laut suatu negara diatur dengan jelas dan lengkap di UNCLOS 1982. Upaya dalam penyelesaian sengketa perbatasan memerlukan langkah-langkah seperti perundingan bilateral, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional. Upaya untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan damai perlu terus didorong, dengan mempertimbangkan mekanisme arbitrase internasional sebagai langkah penting dalam penyelesaian konflik yang kompleks. Menurut pendapat penulis, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan cara arbitrase dimana dapat konflik yang berlangsung dapat ditengahi dan diserahkan kepada lembaga-lembaga arbitrase internasional.]]>
