Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Law, Education and Business

Dampak Konflik Sengketa Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Negara Berdasarkan Hukum Internasional Syailendra Putra, Moody Rizqy; Christian, Rainer; Chandra, Juan Benedict; Kenneth, Nathanael
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.2757

Abstract

Pada tahun 1947 negara Cina melakukan klaim sepihak atas Laut Cina Selatan. Akibat dari klaim sepihak ini, negara ASEAN melakukan tuntutan atas wilayahnya di Laut Cina Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode normatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang berfokus pada bagaimana sesuatu diatur secara das Sollen pada Undang Undang. Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian menggambarkan suatu keadaan faktual yang didapat dari hasil pengumpulan dan analisa data. Konflik di Laut Cina Selatan menimbulkan ancaman serius baik terhadap stabilitas regional dan global, dengan potensi eskalasi konflik menjadi konflik bersenjata yang dapat merugikan perekonomian global dan lingkungan laut. Penentuan batas suatu negara melibatkan berbagai prinsip seperti perjanjian diplomatik, hukum internasional, faktor geografis, sejarah, dan adat istiadat masyarakat terkait. Namun saat ini pedoman landasan pokok dalam penentuan batas laut suatu negara diatur dengan jelas dan lengkap di UNCLOS 1982. Upaya dalam penyelesaian sengketa perbatasan memerlukan langkah-langkah seperti perundingan bilateral, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional. Upaya untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan damai perlu terus didorong, dengan mempertimbangkan mekanisme arbitrase internasional sebagai langkah penting dalam penyelesaian konflik yang kompleks. Menurut pendapat penulis, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan dapat dilakukan dengan cara arbitrase dimana dapat konflik yang berlangsung dapat ditengahi dan diserahkan kepada lembaga-lembaga arbitrase internasional.
Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun Kenneth, Nathanael
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1645

Abstract

Korupsi adalah tindakan seseorang dengan sadar dan sengaja melawan dan melanggar hukum dengan cara penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan sendiri. Korupsi sendiri sebenarnya sudah marak sejak zaman kolonial Belanda dimana pejabat-pejabat pribumi yang diberikan uang oleh pemerintah kolonial untuk memberikan upah kepada pekerja namun akhirnya diambil untuk kepentingan pribadi. Meskipun di Indonesia sendiri praktik korupsi sudan lebih baik dibanding pada orde baru, namun berdasrkan indeks data yang diperoleh menunjukan bahwa kasus korupsi di Indonesia masih stagnan diangka tigapuluhan dan memburuk terutama semenjak pandemi kemarin. Memburuknya kasus korupsi di Indonesia tidak terlepas dari adanya faktor internal yang berupa keserakahan atau ketamakan, gaya hidup yang konsumtif ,dan pendidikan serta moral yang rendah. Selain dari faktor internal terdapat faktor eksternal yang berupa aspek soial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek organisasi. Setelah mengetahui penyebabnya maka KPK yang merupakan lembaga mengurus kasus korupsi merumuskan tiga cara yang disebut tiga trisula yang berisikan sula penindakan, sula pencegahan, dan sula pendidikan. Pada akhirnya dibutuhkan kerjasam dari berbagai pihak guna untuk menciptakan strategi yang komperhensif dalam memberantas korupsi. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian kali adalah Metode kualitatif atau pendekatan deskriptif yang bersumber dari jurnal-jurnal, artikel, berita, dan buku-buku yang memiliki kaitan dengan jurnal ini.