Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Journal of Management Accounting, Tax and Production
Izulkha, Ayesha Tasya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Nursing Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Terhadap Eksistensi Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Di Indonesia Izulkha, Ayesha Tasya; Urbanisasi, Urbanisasi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 22 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10089139

Abstract

Franchising is a business concept in which a brand owner grants a license to sell its products with the intellectual property owned by the brand under a contractual agreement. Franchise agreements include unnamed agreements, also known as innominat agreements, which are regulated outside the Civil Code. The purpose of this study is to examine more deeply the existence of the implementation of franchise agreements, as well as the form of legal protection for franchisees in Indonesia. The research method in this study is the normative juridical method. This approach is done by looking in terms of applicable laws and regulations, especially regarding the existence of franchises and their legal protection according to Government Regulation No. 42 of 2007. The results of the study reveal that the establishment of a franchise must meet the legal requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code, as well as the form of legal protection for franchisees listed in Article 7 of the Minister of Trade Regulation No. 12 of 2006 so that the franchisor cannot unilaterally terminate the agreement with the franchisee.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Izulkha, Ayesha Tasya; Darmawan, Monica Virga
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1275

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja disabilitas di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi masalah diskriminasi yang sering dihadapi oleh pekerja dengan disabilitas di tempat kerja, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama perlindungan hukum dalam ketenagakerjaan. Pertama, hak atas pekerjaan yang layak, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, hak atas penghasilan yang adil, termasuk upah yang sesuai dengan kontribusi pekerja. Prinsip ini diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan yang menetapkan standar pengupahan minimum, jam kerja yang wajar, serta tunjangan dan fasilitas lainnya. Ketiga, hak untuk bekerja tanpa diskriminasi, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Selain regulasi di tingkat nasional, perlindungan hukum juga didukung oleh konvensi internasional, seperti Konvensi ILO tentang Hak-Hak Pekerja Berkebutuhan Khusus (ILO Convention No. 159), yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini memberikan pedoman lebih lanjut tentang perlindungan hak-hak pekerja disabilitas.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase (Studi Kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company (KBC) Izulkha, Ayesha Tasya
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 2, No 2 (2024): September 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v2i2.2958

Abstract

Arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini banyak diminati adalah melalui arbitrase karena sejalan dengan meningkatnya transaksi komersial di bidang bisnis baik nasional maupun internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui lebih dalam mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang memengaruhi penanaman modal asing di Indonesia, khususnya dalam sengketa bisnis antara PT. Karaha Bodas Company (KBC) dengan PT. Pertamina dan PLN, serta benarkah PN Jakarta Pusat dapat berwenang membatalkan putusan arbitrase Jenewa terkait sengketa tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankanpada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan- ketentuan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga arbitrase dan eksekusi putusan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan keuntungan bagi para pihak yang bersengketa. Keuntungan tersebut antara lain kerahasiaan para pihak yang bersengketa, biaya yang relatif lebih murah, proses penyelesaian sengketa yang cepat, efisien dan memberikan keleluasaan bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa arbitrase internasional memiliki keunikan yaitu menganut prinsip final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Suatu putusan arbitrase internasional yang telah diputuskan di luar negeri apabila dibawa ke Indonesia, terdapat dua kemungkinan, yaitu putusan arbitrase internasional tersebut minta dilaksanakan atau dibatalkan. Kesimpulannya, berdasarkan sengketa antara PT. Pertamina melawan Karaha Bodas Company bahwa Pertamina tidak dapat membatalkan putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh Badan Arbitrase Swiss. Alasan penolakan dan pembatalan adalah sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi New York dan UNCITRAL Model Law.
Co-Authors Darmawan, Monica Virga Urbanisasi, Urbanisasi