<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengenalisis dan mengetahui tentang mengapa pemerintah perlu mewujudkan stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan peraturan perundang-undangan; kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit ditinjau dari asas kepastian hukum; dan kompetensi pemerintah terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang mengunakan data penelitian hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah perlu intervensi terhadap stabilisasi harga minyak goreng sawit karena sebagai kebutuhan pokok minyak goreng sawit dapat berpengaruh terhadap ekonomi negara karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng sawit melalui Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta perlindungan preventif dan represif yang diatur. Kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit telah terlaksana namun belum memenuhi asas kepastian hukum. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 telah terlaksana dengan koordinasi antar pemerintah namun masih terdapat penyelewengan dari segi harga dan pasokan minyak goreng sawit. Saran penelitian ini, dibutuhkan perspektif pemerintah yang khusus terhadap minyak goreng sawit, perlu didukung dengan kajian yang terhadap kebijakan stabilisasi harga minyak goreng sawit, perlu dilakukan evaluasi terhadap program pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.]]>
