Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik yang Memperdagangkan Produk Tidak Memenuhi Standar: (Studi Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn) Purba, Andika Temanta; Trisna, Wessy
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 3 No 1 (2024): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v3i1.271

Abstract

Masyarakat umum saat ini khususnya wanita sering menggunakan kosmetik untuk mempercantik diri, namun banyak produsen yang tidak bertanggung jawab dalam memasarkan produknya. Tujuan penelitian mengenalisis aturan hukum terkait kosmetik di Indonesia, tindak pidana perdagangan kosmetik, serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual produk tanpa standar. Studi ini mengacu pada Putusan Nomor 3827/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Menggunakan penelitian normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Aturan hukum terhadap kosmetik di Indonesia diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, namun aturan yang mengatur secara khusus terhadap kosmetik diatur oleh beberapa Peraturan BPOM; Sanksi hukum yang timbul terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dalam hal ini tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi berdasarkan dua ketentuan hukum yakni Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3827/PID.SUS/2019/Pn.Mdn adalah sanksi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
PERBANDINGAN KASUS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Purba, Andika Temanta; Azwar, T. Keizerina Devi
Res Nullius Law Journal Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 No 2 Juli 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v6i2.11892

Abstract

Corporations are often overlooked in legal developments and participation in legal construction, making them vulnerable to access to justice. Corporations must obtain the same rights as humans in accordance with the legislation on corporations as legal subjects. This is to ensure fairness for those working within the company. The purpose of this research is to examine, discover facts, and analyze criminal liability for corporations regarding their vehicles involved in traffic accidents and to make a legal comparison between Indonesia and the United States. The method used is a type of normative juridical writing method using a case approach. Case examples were obtained from the Directory of Decisions of the District Courts in Indonesia and the Directory of Civil Courts in Dorchester County, South Carolina, United States. The research found that: The Traffic Law only focuses on the vehicle drivers; however, the reality is that some traffic accidents occur because companies do not conduct periodic testing on their vehicles. Periodic testing is the responsibility of the company to conduct testing periodically on its vehicles every 6 months, both used for public transportation and freight. However, based on the cases described: In Indonesia, traffic accidents caused by the company's negligence in periodic testing only focus on the driver's fault. Meanwhile, in the United States, the victim can file a lawsuit for damages in court, so the court decides that the company (Amazon) is fined USD 44.6 billion to the victim. Current traffic legislation in Indonesia is certainly not fully supportive of legal subjects; therefore, it is necessary to incorporate corporate criminal liability into the Traffic and Road Transportation Law in the future.