<![CDATA[Penelitian ini adalah mengevaluasi apakah tindak pidana pencucian uang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dan apakah hakim memberlakukan sanksi secara adil dalam putusan kasus dengan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks di Kantor Cabang Bank Sulawesi Selatan dan Barat di Bulukumba. Pencucian uang adalah tindakan yang melibatkan pemanfaatan atau penggunaan keuntungan hasil kejahatan sebelumnya. Undang-undang yang mengatur tindakan pencucian uang saat ini adalah "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengumpulkan data kualitatif dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Putusan pidana terkait tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa dianggap tidak adil Sebab Terdakwa sebagai pihak bank yang menyalahgunakan kekuasaannya. Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja sehingga kemudian ini yang menjadi kekurangan terhadap putusan perkara No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN. Mks This research is to evaluate whether the criminal act of money laundering fulfills the elements of the criminal act of money laundering and whether the judge applies fair sanctions in the case decision with No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/PN. Mks at the South and West Sulawesi Bank Branch Offices in Bulukumba. Money laundering is an act that involves exploiting or using the proceeds of previous crimes. The current law that regulates money laundering is "Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes". This research uses normative-empirical research methods by collecting qualitative data from interviews and literature studies. The results of this research show whereas, the application of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes in the decision on case No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/PN.Mks is proven to fulfill the elements of the crime of money laundering. the criminal act of money laundering by the defendant was considered unfair because the defendant as a banker abused his power. The judge in his considerations only considered mitigating matters so that later this became a deficiency in case decision No. 65/Pid.Sus.Tpk/2021/ PN Mks.]]>
