Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Kevin Rayhan Pamungkas
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Problematika Penundaan Pembayaran Uang Pesangon Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Oleh PT Duta Sumpit Indonesia Gita Sekar Ayuni; Asti Ika Ristianti; Anjani Karisma; Kevin Rayhan Pamungkas
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 6 (2024): GJMI - JUNI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i6.543

Abstract

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia bertujuan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya suatu hubungan timbal balik antara pemberi kerja dan pekerja di mana melekat hak dan kewajiban di dalamnya. Namun dalam praktiknya, masih terjadi permasalahan yang menjadi sorotan yakni mengenai pesangon akibat dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu sengketa yang berkaitan dengan pesangon dialami oleh PT Duta Sumpit Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di PT Duta Sumpit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan topik permasalahan serta menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan perundangan -undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu berhentinya aktivitas produksi di PT Duta Sumpit Indonesia mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja dan perusahaan seharusnya memberikan pesangon sebagai bentuk kompensasi kepada para pekerja. Namun, PT Duta Sumpit Indonesia tidak kunjung memberikan pesangon kepada para pekerjanya. Beberapa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akibatnya karyawan terdampak pemutusan hubungan kerja mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam putusan tersebut PT Duta Sumpit Indonesia dinyatakan bersalah dan harus membayar uang pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 ayat (2) Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 162 K/PDT.SUS-HKI/2021 Dwi Mei Laila Nurul Baiti; Safina Aliyah Dewi; Asti Ika Ristianti; Shofia Hanifah; Kevin Rayhan Pamungkas
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i3.3524

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak positif pada kemajuan bidang lain, salah satunya dalam bidang perdagangan. Hak cipta dan hak merek merupakan hak yang diberikan atas karya intelektual yang memiliki nilai ekonomis sehingga perlindungan dan penegakan hukum harus dilakukan. Isu plagiat hak merek antara Geprek Bensu miliki Ruben Onsu dengan I Am Geprek Bensu miliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono, menjadi isu utama yang akan dibahas dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2021 berfokus pada pertimbangan hakim dan analisis pelanggaran hak merek dagang dalam kasus persamaan merek Geprek Bensu. Pendaftaran merek ini guna menjadikan syarat wajib agar diakui secara hukum di indonesia, Pendaftaran merek di indonesia sesuai dengan asas hukum first to file yaitu pihak yang mendaftarkan pertama kali yang akan mendapatkan hak eksklusif merek dagang. Dalam mendirikan usaha merek saangat diperlukan supaya membedakan usaha satu dengan yang lainnya. Seperti yang dijelaaskan dalam Pasal 1 angka
Co-Authors Anjani Karisma Asti Ika Ristianti Dwi Mei Laila Nurul Baiti Gita Sekar Ayuni Safina Aliyah Dewi Shofia Hanifah