Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

GANTI RUGI TERKAIT KECELAKAN PESAWAT SILK AIR TAHUN 1997 DI TINJAU DARI KONVENSI MONTREAL Syarif, Fadhilah Dzakwan; Munawwaroh, Leony Azizah; Hakim, Reza Sindu Fitriadi; Fawaid, Alis Kafi; Susilowati, Neni
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 03 (2023): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tragedi Pesawat Silk Air memunculkan sejumlah pertanyaan hukum yang rumit tentang kompensasi internasional. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan nasional di negara asal pesawat dan negara tujuan pesawat menjadi bahan pertimbangan selain norma-norma hukum internasional, termasuk Konvensi Montreal. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab ganti rugi, peran yang dimainkan oleh berbagai pihak, dan variasi dalam hukum ganti rugi antara negara-negara yang menandatangani Konvensi Montreal dan yang tidak. jurnal ini membahas masalah-masalah tersebut dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai bagaimana kerangka hukum nasional dan internasional dapat digunakan untuk menafsirkan ganti rugi kerugian antar negara dalam konteks kecelakaan pesawat Silk Air.
PROSES PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN WEWENANGNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA Prawoko, Adtila; Syukur, Ab’dan; Susilowati, Neni; Musyaffa, Muhammad Ihsan; Nisa, Fitri Aulia Hannan
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 04 (2024): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelidikan, penyidikan, dan wewenangnya merupakan aspek krusial dalam hukum acara pidana. Penyelidikan adalah tahap awal di mana pihak berwenang mengumpulkan informasi untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana. Penyidikan, sebagai lanjutan, melibatkan pemeriksaan lebih lanjut dengan melibatkan saksi, bukti, dan pelaku. Wewenang penyelidikan dan penyidikan diberikan kepada lembaga penegak hukum, seperti kepolisian. Wewenang ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum, termasuk hak asasi manusia, agar prosesnya sah dan adil. Proses tersebut melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan langkah-langkah sesuai hukum. Dalam konteks hukum acara pidana, transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi kunci dalam memastikan integritas penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini membahas secara mendalam peran lembaga penegak hukum, prosedur yang harus diikuti, dan pengawasan terhadap wewenang penyelidikan dan penyidikan. Dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai defenisi dan penjelasan mengenai proses penyidikan dan penyelidikan, proses penyelidikan dan penyidikan ditinjau dari kasus manupulasi data otentik (penipuan ustaz wijayanto) dan apa saja hambatan penyelidik dan penyidik dalam melakukan suatu proses acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan literatur dengan memanfaatkan metode hukum, konsep, dan kasus. Kesimpulannya, keseimbangan antara keberlanjutan penyelidikan, hak individu, dan kepatuhan terhadap aturan hukum menjadi elemen penting dalam menegakkan keadilan melalui proses hukum acara pidana.