Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Juridical Analysis of the Role of the Prosecutor’s Office in Criminal Law Yohanes Pande; Riadi Asra Rahmad; Yanto Irianto; Rio Akmal Syahban; Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 3: July 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i3.5827

Abstract

Basically, the Prosecutor's Office is a state law enforcement tool, protector and protector of society, obliged to maintain the rule of law. The Prosecutor's Office thus acts as a law enforcer. The prosecutor's office is the only state institution which is a government apparatus that has the authority to delegate criminal cases, prosecute perpetrators of criminal acts in court and carry out decisions and decisions of criminal judges. This power is a characteristic of the prosecutor's office that differentiates other law enforcement institutions or bodies. In the criminal justice system, there is a prosecution sub-system carried out by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The prosecutor has an important role in the trial and it is the prosecutor who is authorized by law to carry out prosecutions as a public prosecutor who acts on behalf of the State in carrying out his duties and authority. In the realm of criminal law, the prosecutor's office has a very urgent role and also has a role and authority which is confirmed in Article 30C of Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.
Karakteristik Noodweer dalam Penghapusan Sanksi Pidana: Characteristics of Noodweer in the Elimination of Criminal Sanctions Mery Rohana Lisbeth Sibarani; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Hamzah Mardiansyah; Daffa Fadhil Maulana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024 - IN PROGRESS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.785 KB) | DOI: 10.56338/jks.v2i1.732

Abstract

Noodweer merupakan prinsip hukum yang memungkinkan seseorang untuk menghindari hukuman pidana jika tindakannya dilakukan untuk mempertahankan diri dari ancaman langsung dan tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari noodweer, termasuk syarat-syarat legal yang harus dipenuhi, serta bagaimana penerapan prinsip ini dalam praktik hukum. Artikel ini juga membahas tantangan dalam penegakan noodweer, seperti penilaian proporsionalitas dan kebutuhan dalam situasi pembelaan diri. Melalui pendekatan penelitian hukum yuridis normative yang secara spesifik menggunakan deskriptif analitis, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana noodweer dapat diterapkan untuk menghapuskan sanksi pidana dan bagaimana prinsip ini berfungsi dalam sistem peradilan pidana. dasar hukum noodweer (self-defense) di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Noodweer merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang memungkinkan penghapusan sanksi pidana jika elemen-elemen noodweer terpenuhi.
Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia: The Existence of the Financial Services Authority in Financial Institutions in Indonesia Yohanes Don Bosco Watu; Riadi Asra Rahmad; Hamzah Mardiansyah; Johny Koynja; Safwan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5905

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Eksistensi OJK sebagai pengawas dan pengatur lembaga keuangan di Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kestabilan dan integritas sistem keuangan. Melalui kebijakan, pengawasan, dan perlindungannya, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Poligami: Review of Islamic Law and Positive Law on the Practice of Polygamy Ade Daharis; Riadi Asra Rahmad; Kalijunjung Hasibuan; Hamzah Mardiansyah; Rengga Kusuma Putra
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5907

Abstract

Poligami di Indonesia lebih dikenal luas sebagai bentuk pernikahan dimana laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Dalam dunia Islam, kata poligami banyak digunakan untuk mengacu pada praktik laki-laki muslim yang menikah lebih dari satu istri. Poligami, adalah praktik seorang pria memiliki lebih dari satu istri, ini merupakan topik yang sering menimbulkan perdebatan baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif di berbagai negara. Hukum Islam maupun hukum positif mengakui keberadaan poligami tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam hal regulasi dan praktik. Hukum Islam memberikan landasan yang lebih luas untuk poligami dengan penekanan pada keadilan, sedangkan hukum positif Indonesia mengatur secara lebih ketat dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan sosial.
Policy Formulation of The Rechterlijk Pardon Concept (Judge's Forgiveness) In Traffic Accident Criminal Cases Nilvany Hardicky; Riadi Asra Rahmad; Heni Susanti
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.683

Abstract

The concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) is a new concept that was born in the RKUHP, where Judges are given the authority to forgive perpetrators of criminal acts even if they are proven guilty. The aim of this research is to find out how the concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) is used in criminal traffic accidents. The main problem in this research is how to apply the Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept in traffic accident criminal cases and what are the weaknesses of the Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept in the perspective of Indonesian criminal law. The research method used is normative juridical with techniques for searching legal materials by means of library studies, documentation studies and the internet. From the results of this research, it can be concluded that the concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) can be applied to traffic accident cases if it meets the requirements based on the provisions of RKUHP Article 54 paragraph (2) "The severity of the act, the personal condition of the perpetrator, or the circumstances at the time the crime was committed and the what happens later can be used as a basis for consideration for not imposing a crime or not imposing humanitarian action." Not opposing the sense of justice for victims and not opposing the norms that exist in society. The concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) is in line with the theory of Restorative Justice, which was used in the decision of the M. Rasyid Amrullah Rajasa case. The Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept has a weakness, namely that it can give rise to new problems, especially if the Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness) concept is implemented in criminal case decisions, namely that there are no types of decisions that are not in accordance with the substance of this principle. It can be concluded that none of the types of decisions regulated in the Criminal Procedure Code are in accordance with the concept of Rechterlijk Pardon (Judge's Forgiveness).