Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Hafidz Rabbani Kurniawan
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN DAN KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA Rizka Putri Awwaliyah; Sony Juniarti; Hafidz Rabbani Kurniawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i12.1580

Abstract

Penelitian ini fokus pada peran serta kedudukan mediasi di Pengadilan Agama sebagai sarana penanganan perkara di luar ruang pengadilan. Meskipun demikian, seringkali terjadi kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Tujuan naskah ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran serta kedudukan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (library research) untuk menyelidiki aspek-aspek terkait peran dan kedudukan mediasi di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama dilakukan oleh hakim yang bertindak sebagai mediator. Hakim bukan hanya memiliki peran utama dalam proses mediasi, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan. Tugas ini menjadi sangat kompleks, terutama dalam upaya menyelesaikan perkara di luar ruang pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama sudah melalui seleksi melalui pendekatan keluarga, masyarakat, dan adat. Meskipun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan sepenuhnya melalui pendekatan ini, sehingga akhirnya merujuk ke proses pengadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama memainkan peran krusial dalam menangani sengketa di luar pengadilan. Namun, tantangan utama terletak pada peran ganda hakim sebagai mediator dan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama menjadi suatu kebutuhan.
Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan Rizka Putri Awwaliyah; Sony Juniarti; Muhammad Haekal; Trisnawati Trisnawati; Hafidz Rabbani Kurniawan
Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 4 (2023): Desember : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/perkara.v1i4.1481

Abstract

Marriage is a legal act involving two people in establishing a social bond as a husband and wife in a household which gives rise to legal consequences in the form of rights and obligations for the subjects therein to submit and obey in accordance with the provisions of Law no. 1 of 1974 as amended by Law no. 16 of 2019 concerning Marriage. Actions that deviate from the provisions of the Marriage Law can result in the annulment of the marriage so that the marriage is considered null and void. The marriage annulment case that has attracted public attention is between Jessica Iskandar and Ludwig, a German citizen, as a case of mixed marriage annulment involving Indonesian citizens and foreigners. The problems that arise in this case are indications of falsification of marriage documents and the legal consequences for the children resulting from the marriage. This research aims to find out about the legal consequences for children who emerge from mixed marriages involving fake documents and the legal protection for these children. The research method used is qualitative with an empirical normative approach with data collection using literature study and descriptive analysis. The research results show that children resulting from mixed marriages have the right to choose citizenship at the age of 18 and are entitled to dual citizenship rights, property rights, inheritance rights and legal protection.
Co-Authors Muhammad Haekal Rizka Putri Awwaliyah Sony Juniarti Trisnawati Trisnawati