This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion
Pusadan, Sulwan
Faculty of Law Tadulako University

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI MELALUI SISTEM PEMASARAN MEDIA ONLINE Kurniawan, Muhammad; Sahlan, Sahlan; Pusadan, Sulwan
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur tentang Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Dengan demikian, bahwa perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam transaksi pemasaran melalui media online telah memiliki dasar hukum yang jelas yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata serta Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang terdapat dalam berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Teknik Pengumpulan Data, dalam penulisan ini digunakan Studi Kepustakaan (Library research). Cara pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan ini dengan menggunakan buku-buku, majalah, dan peraturan perundang-undangan.Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik serta Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat memberikan Perlindungan hukum bagi pemilik kartu kredit dalam  transaksi pemasaran media online, sehingga jika terjadi pelangaran dapat dilakukan penyelesaian hukum yang sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik, dan  Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH Ikawati, Ikawati; Ayyub, Muh Rusli; Pusadan, Sulwan
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia merupakan makhlukTuhan yang mempunyai kemampuan berfikir berlebih dan kesempurnaan akan organ tubuh yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya. Roda kehidupan manusia selalu berputar dan menimbulkan suatu peristiwa-peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat timbul karena kecerobohan ataupun hal-hal yang diluar dugaan atau gejala alam yang tidak dapat dipastikan kapan datangnya. Asuransi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dapat mengatasi atau meringankan resiko tersebut. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan atau pelaksanaan, dan kekurangan serta kelebihan pada asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional dan asuransi syariah merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berguna untuk mengatasi resiko yang dialami oleh manusia. Kedua sistem asuransi ini dipayungi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan umum lainnya. Adapun bentuk tanggungjawab hukumnya yaitu meliputi pertanggungjawaban Perdata, pertanggungjawaban Pidana dan pertanggungjawaban Administrasi yang di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
FUNGSI DAN PERANAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA ANGGRAINI, FIRJAT; PUSADAN, SULWAN; LAKUNNA, ROSNANI
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan kepentingan Manusia oleh karena menjadi harapan semua orang begitu pentingya perlindungan konsumen di Indonesia maka dikeluarkan Undang-undang perlindungan konsumen dikenal dengan UUPK perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produlk makanan yang dapat terjamin untuk kesehatan, dimana produk makanan yang beredar diawasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, untuk  melakukan pengawasan makanan, sehingga pelaku usaha yang beritikat baik dapat mengedarkan makanan dan mendaptarkan produk makanan ke BPOM.Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengawasan BPOM terhadap kelayakan dan keamanan produk makanan dan berperan untuk melindungi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen akibat zat berbahaya dalam makanan.Penulis memperoleh data dengan  melakukan penelitian kepustakaan ( Library Research ) dan data sekunder penulis peroleh melalui  penelitian yang bersifat empiris yaitu memperoleh data secara langsung dengan melakukan studi berdasarkan fakta lapangan.Akhirnya diperoleh kesimpulan antara lain kedudukan konsumen yang lemah dibandingkan produsen maka konsumen membutuhkan adanya instansi Badan POM sebagai pengawas terhadap kelayakan dan keamanan obat dan makanan untuk menghidari kerugian yang dialami konsumen mengingat masih terdapatnya makanan yang mengandung zat berbahaya di pasar dan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap zat berbahaya, peranan pemerintah perlu dimaksimalkan dalam penmgendalian, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan terhadap konsumen dan pelaku usaha, upaya hukum yang dilakukan konsumen yaitu dengan ligitasi dan non Ligitasi