Kawuryan, Endang Sri
Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris The, Felix; Kawuryan, Endang Sri
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.427 KB) | DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.466-487

Abstract

Abstract: The need for authentic deed making is increasing year by year in line with the proportional to the need for notary services. In carrying out his profession, the notary is required to be thorough and careful, given the notary’s responsibility is very large and binding. Facts that currently occur in practice, it turns out not only the parties who become victim, but the notary is now often a victim of punishment. Therefore, a notary must obtain legal protection against him/her. Legal efforts must be pursued in order to achieve a truth and justice for a clean notary. Inconsistencies that occur in society and things that happen outside the rules of law becomes a gap to make a notary do a criminal act. The notary must play an active role as a good general official to anticipate and create an engagement in society especially in this globalization age. Therefore, the existence of applicable law must be able to provide a light for the notary profession. Keywords: Penalization, notary public, globalization, crime Abstrak: Kebutuhan dalam pembuatan akta autentik semakin meningkat tahun demi tahun, berbanding lurus dengan kebutuhan terhadap jasa notaris. Dalam menjalankan profesinya, notaris dituntut untuk teliti dan cermat, mengingat tanggung jawab notaris sangat besar dan bersifat mengikat. Fakta yang saat ini banyak terjadi di lapangan, ternyata tidak hanya para penghadap atau para pihak saja yang menjadi korban, akan tetapi notaris kini seringkali menjadi korban pemidanaan. Oleh karena itu, notaris harus mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya. Upaya-upaya hukum harus ditempuh demi mencapai suatu kebenaran dan keadilan bagi notaris yang bersih. Inkonsistensi yang terjadi di masyarakat serta hal-hal yang terjadi di luar aturan hukum yang berlaku di masyarakat yang menjadi celah untuk menjadikan notaris melakukan perbuatan pidana. Notaris harus berperan aktif sebagai pejabat umum yang baik untuk mengantisipasi dan membuat suatu perikatan di masyarakat terutama di zaman globalisasi ini. Maka dari itu, eksistensi hukum yang berlaku harus dapat memberikan jalan terang bagi profesi notaris. Kata Kunci: Pemidanaan, notaris, globalisasi, kejahatan
Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak Agung, Imelda; Kawuryan, Endang Sri
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 7 No 2 (2017): Oktober 2017
Publisher : Prodi Siyasah Jinayah (Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (14.427 KB) | DOI: 10.15642/ad.2017.7.2.488-510

Abstract

Abstract: Tax forgiveness aims to attract repatriation funds belonging to Indonesian citizens who are abroad to be withdrawn to Indonesia. This tax forgiveness is also intended for th e taxpayers in Indonesia to acknowledge the truth of the real property owned. For the taxpayers who buy land or buildings who still use the nominee’s name can recognize the property again and reported as legitimate property, so that the taxpayer can report and pay the tax in accordance with the real circumstances. The tax forgiveness program is an opportunity for the abolition of tax payable, not subject to tax administration sanctions and criminal sanctions in taxation, by disclosing property by paying ransom as regulated in Law Number 11 on Tax Amnesty. The principle of composing the Tax Forgiveness Law is the principle of legal certainty, the principle of justice, the principle of expediency, and the principle of national interest. Taxpayers who already have assets or assets not yet certified must report it and pay the ransom. Keywords: Tax Forgiveness, Nominee, Taxpayer, Act Abstrak: Pengampunan pajak bertujuan menarik dana repatriasi milik WNI yang berada di luar negeri agar dapat ditarik kembali ke Indonesia. Pengampunan pajak ini diperuntukkan juga bagi Wajib Pajak di Indonesia agar mau mengakui kebenaran harta yang dimiliki sesungguhnya. Bagi para Wajib Pajak yang membeli tanah atau dan bangunan masih memakai nama orang lain (nominee) dapat mengakui kembali harta tersebut dan dilaporkan sebagai harta sahnya, sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Program pengampunan pajak merupakan kesempatan untuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Adapun asas penyusunan Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Para Wajib Pajak yang telah mempunyai harta atau aset belum bersertifikat tetap harus melaporkannya dan membayar uang tebusan. Kata Kunci: Pengampunan pajak, nominee, Wajib Pajak, Undang-Undang.