<![CDATA[Penelitian ini membahas implementasi pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bergerak di sektor tenaga kesehatan di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam paradigma negara hukum dan demokrasi, pemberian bantuan hukum menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hak-hak hukum ASN. Kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman ASN terhadap hak mereka, aspek administratif dan prosedural yang kurang jelas, serta keterbatasan anggaran menjadi fokus penelitian. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara dengan pejabat terkait, dan survei ke ASN di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam pemahaman ASN terhadap hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, disertai dengan kendala administratif dan keterbatasan anggaran. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan upaya seperti program edukasi, transparansi prosedur pemberian bantuan hukum masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak hukum pemerintah dan inisiatif sukarela ASN dalam meminta bantuan hukum. Evaluasi dan penyesuaian mekanisme pemberian bantuan hukum di Kabupaten Kampar menjadi kunci untuk memastikan hak-hak hukum ASN, terutama yang bergerak di bidang kesehatan, terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Implikasi temuan ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan dan langkah-langkah konkretdalam meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum di lingkungan ASN Kabupaten Kampar]]>
