<![CDATA[Transparansi keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara masih menjadi masalah yang signifikan. Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan pengetahuan dengan fokus pada transparansi keuangan daerah di wilayah ini, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan normatif empiris, yang melibatkan review jurnal, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi bervariasi signifikan antar kabupaten/kota, dengan kendala utama termasuk keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Persepsi masyarakat terhadap transparansi keuangan masih rendah, yang berdampak negatif pada tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, ditemukan bahwa daerah dengan transparansi yang lebih tinggi menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi anggaran. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi teori dan praktik di bidang akuntansi publik, dengan menyarankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.]]>
