Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Kasus Pemerkosaan Berdasarkan Hasil Putusan PN Jayapura Dalam Perspektif Kriminologi Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap) Aristias, Adinda; Andari, Astriana; Syahrani, Devy Fitri; Fatimah, Ghefira Nur; Nandita, Lufna; Rinanti, Pitra; Syawal, Zahra Auliana Putri; M, Mulyadi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 3 (2024): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11561974

Abstract

Many rape cases occur in environments that should provide a sense of security, but actually do the opposite. The term sexual violence is an unreasonable sexual act or act that can harm the victim. This research uses qualitative research methods involving analysis of legal documents and legal literature (Decision Number 139/Pid.B/2017 /PN Jap). This research uses library research to collect data. This research uses secondary data sources such as books, journals, articles and the decision of the Jayapura District Court Number 139/Pid.B/2017/PN Jap. Normative legal research is the type of research used. The results of this research show that the crime of sexual crime or rape is to satisfy the perpetrator's desires by force or not with the consent of both parties. Based on the juridical side, the criminal act of rape is seen based on existing elements, one of which is the occurrence of violence. If seen based on the decision in case Number 139 / Pid.B / 2017 / PN Jap, it is clear that this is a criminal act of rape. However, based on criminology, the benchmark is consent, not violence. These factors determine and classify the act as rape.
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MARGINAL DI INDONESIA Nandita, Lufna; Lewoleba, Kayus Kayowuan
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.32029

Abstract

Masyarakat marginal merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan diperlakukan secara tidak adil dan diskriminasi. Dilihat dari kenyataan yang ada, seringkali masyarakat marginal menjadi korban ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan restorative justice, maka upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat marginal yang melakukan suatu tindak pidana ringan dapat direalisasikan. Namun hingga saat ini, sistem peradilan pidana masih belum sepenuhnya mengatur terkait penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penerapan konsep restorative justice sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang melibatkan kaum marginal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara menggunakan restorative justice, dapat dilakukan dengan menggunakan musyawarah mufakat maupun mediasi, dimana para pihak yang berkepentingan dapat berkompromi agar tercapainya suatu kesepakatan bersama. Selain itu, proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dilakukan dengan mencari solusi bersama-sama antara semua pihak yang terkait, tanpa adanya salah satu pihak yang dominan, dan semua pihak tersebut diberikan perhatian serta kesempatan yang sama.