<![CDATA[AbstrakPenerapan good gevernance harus lebih ditingkatkan lagi dalam setiap instansi pemerintah, karena bukti yang saya dapat dimana penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan belum terlaksana atau belum berjalan dengan baik dan terkait dengan empat prinsip pendukung yang saya ambil untuk penelitian yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap dan keadilan. Dari keempat prinsip tersebut, semuanya belum terlaksana dengan maksimal, mulai dari pelaksanaan prinsip partisipasi yang belum terlaksana dengan baik karena belum sepenuhnya masyarakat aktif terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, prinsip transparansi kerja pegawai juga belum maksimal karena belum memberikan informasi-informasi yang jelas kepada masyarakat seperti tidak adanya kepastian dan kurun waktu dalam penyelesaian dan pengurusan surat menyurat. Begitu juga dalam pelaksanaan prinsip responsivitas atau daya tanggap belum dilaksanakan dengan baik karena masih kurang tanggap dalam melakukan pekerjaan pembuatan surat menyurat, masih lambat pekerjaan karena ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang dan adanya beberapa pegawai yang belum mahir dalam menggunakan komputer, pelaksanaan prinsip equity (keadilan) juga belum berjalan sesuai dengan aturan karena tidak memberikan sanksi yang tegas kepada yang melanggar aturan dan masih ada sikap pilih kasih dalam melakukan pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang membuat penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan di Kantor Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan belum terlaksana dengan baik.Kata Kunci : Penerapan,Good Governance, Tata Kelola Pemerintahan.]]>
