This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKSEKUTIF
Machmud, Fadel
Sam Ratulangi University

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Machmud, Fadel; Kimbal, Marthen; Rengkung, Frangky
JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah pesisir hingga saat ini terus dilaksanakan, bahkan berbagai program telah dicetuskan pemerintah agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir dan mengurangi tingkat kemiskinan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang berpedoman pada peraturan di atas adalah salah satu program unggulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sangihe. Peneliti menggunakan metode kulitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Penilaian Impelemtasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sangihe menggunakan empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir terdapat masalah pada 3 indikator utama yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, dan Struktur Birokrasi. Pada indikator Disposisi belum dapat di katakan ada masalah pada sikap dari pembuat kebijakan karena berdasarkan hasil wawancara bahwa sikap dari pembuat kebijakan yang loyal dan baik dalam segala hal itu hanya terdapat padanya. Artinya belum di temukan masalah. Kemudian pada tiga indikator lainnya memang terdapat masalah karena pada sumber utama masalahnya ada pada sumberdaya yang masih kurang, tidak memadai, dan tidak konsisten dalam kerjanya sehingga dapat menimbulkan masalah pada struktur birokrasinya dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik antar bidang dan lainnya.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program