, Maimun Bakari
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

FAKTOR YANG MENENTUKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA OBJEK WISATA LOMBONGO DI KABUPATEN BONE BOLANGO , Maimun Bakari; , Fenti Prihatini Dance Tui; , Yacob Noho Nani
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan retribusi jasa usaha di objek wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Analisis data menggunakan model Huberman. Fokus dalam penelitian ini adalah faktor yang menentukan implementasi kebijakan retribusi jasa usaha pada objek wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango dilihat dari aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi/sikap pelaksana, serta aspek struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Yang Menentukan Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Pada Objek Wisata Lombongo Kabupaten Bone Bolango belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran sudah terjalin dengan baik secara vertikal, namun terdapat kesenjangan antara informasi yang didapatkan dengan hasil observasi di lapangan, sehingga masih perlu dioptimalkan kembali, aspek sumber daya meliputi sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang masih perlu ditingkatkan agar pengembangan objek Wisata Lombongo dapat lebih ditingkatkan, aspek disposisi/sikap pelaksana, dinilai belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya pengunjung yang belum memiliki kesadaran dalam membayar retribusi serta kurang tegasnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya, dan aspek struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dilihat dari adanya tupoksi kewenangan yang sudah jelas serta adanya SOP terkait pemungutan retribusi objek wisata di Kabupaten Bone Bolango