Garuda - Garba Rujukan Digital

ASUMSI KEGIATAN STRATEGIS UNTUK ROADMAP TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pramono, Agus Joko; Hendharto, Hendy
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu âModel Transformasi BPK RI: Menggunakan Metode Interpretive Structural Modelingâ (Pramono & Hendharto, 2017), yang menghasilÂkan 13 kelompok aktivitas yang paling dibutuhkan dalam transformasi BPK RI. Penelitian ini akan mengelaborasi setiap kelompok aktivitas dari 13 kelompok aktivitas tersebut menjadi beberapa asumsi kegiatan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai asumsi kegiatan strategis yang akan diprioritaskan dalam roadmap transformasi BPK RI dengan menggunakan metode Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST). Data diperoleh melalui dua kali FGD dengan peserta pegawai BPK RI yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan tingÂkat jabatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa elaborasi terhadap 13 kelompok aktivitas transformasi BPK RI menghasilkan 114 asumsi kegiatan strategis transformasi BPK RI. RincianÂnya yaitu kuadran I (penting dan pasti) terdapat 55 asumsi kegiatan strategis, kuadran II (penting dan tidak pasti) terdapat 58 asumsi kegiatan strategis, kuadran III (tidak penting dan tidak pasti) tidak terdapat asumsi kegiatan strategis, dan kuadran IV (tidak penting dan pasti) terdapat satu asumsi kegiatan strategis. Selanjutnya 55 asumsi kegiatan strategis yang termasuk ke dalam kuadran I akan menjadi kegiatan dalam roadmap transformasi BPK RI.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSFORMASI KAPABILITAS ORGANISASI DAN PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Pramono, Agus Joko
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

This study is aimed to study the influencing factors of the Audit Board of Republic Indonesiaâs roles and capabilities transformation to meet the national development goals. This study use a qualitative approach with Analytic Network Process (ANP) method, to map out the interrelated factors of nodes within 3 clusters, which are the external, internal, and supporting factors. Focus Group Discussion (FGD) was conducted to design a Framework Analysis. The participants of the FGD were BPK RI officials and its stakeholders including relevant external experts. The FGD has made a quantification framework as an ideal approach to use for data processing on software superdecisions. This process has brought about the priorities as follows: external stakeholder engagement, leadership and governance system, communication and the management of information system. The research has found out that the most significant and urgent factor is the concern of, and support from, the external stakeholders for BPK RI. Therefore, BPK RI has to design a strategy and communication program that can effectively improve the external support and concern.Â AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transformasi kapabilitas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analytic Network Process (ANP) untuk mendapatkan hubungan antar node dalam 3 cluster (faktor eksternal, internal dan penunjang) yang bersifat network. Framework analysis disusun melalui FGD para pakar dari eksternal dan internal BPK RI. Kuantifikasi framework dihasilkan dari FGD para pakar internal BPK RI. Olah data pada software superdecisions menghasilkan prioritas-prioritas sebagai berikut: faktor eksternal prioritasnya Stakeholders Engagement; faktor internal prioritasnya Kepemimpinan dan Sistem Tata Kelola; faktor penunjang prioritasnya Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen. Â Berdasarkan hasil kajian ini diketahui bahwa hal paling penting dan mendesak adalah adanya kepedulian dan dukungan dari stakeholders eksternal terhadap BPK RI sehingga perlu segera disusun strategi, perencanaan, dan program komunikasi yang mampu secara efektif meningkatkan kepedulian dan dukungan stakeholders eksternal terhadap BPK RI.

MODEL TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pramono, Agus Joko; Hendharto, Hendy
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v3i2.105

Penelitian ini bertujuan untuk mencari struktur program transformasi BPK yang efektif dan implementatif. Metode yang digunakan adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk memperoleh berbagai elemen dan sub-elemen kunci keberhasilan transformasi yang berorientasi pada lima faktor utama transformasi BPK. Data diperoleh melalui FGD dengan peserta 14 pegawai BPK yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, struktur program dari sembilan elemen program menurut Saxena (1992) menunjukkan konsistensi logika berpikir yang baik dan layak diterima sebagai model operasional transformasi BPK. Kedua, model transformasi BPK terdiri dari tiga elemen pengungkit, yaitu: kebutuhan, tujuan, dan aktivitas. Ketiga, sub-elemen kunci yang menjadi driver power tiga elemen pengungkit memiliki keterkaitan yang erat antar satu sub-elemen dengan sub-elemen lainnya. Komitmen pimpinan terhadap transformasi menjadi kebutuhan mutlak bagi terlaksananya transformasi BPK. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, maka proses tata kelola yang baik dan sistem TI yang handal sebagai penggerak tercapainya tujuan transformasi lainnya akan sulit terwujud. Komitmen pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menggerakkan berbagai aktivitas yang berorientasi pada transformasi secara berkelanjutan dan terpadu. Khususnya pada program Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan dan Pelatihan, serta Manajemen Talenta yang akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pimpinan BPK.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI TRANSFORMASI KAPABILITAS ORGANISASI DAN PERAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Agus Joko Pramono
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

This study is aimed to study the influencing factors of the Audit Board of Republic Indonesia's roles and capabilities transformation to meet the national development goals. This study uses a qualitative approach with the Analytic Network Process (ANP) method, to map out the interrelated factors of nodes within 3 clusters, which are the external, internal, and supporting factors. Focus Group Discussion (FGD) was conducted to design a Framework Analysis. The participants of the FGD were BPK RI officials and its stakeholders including relevant external experts. The FGD has made a quantification framework as an ideal approach to use for data processing on software super decisions. This process has brought about the priorities as follows: external stakeholder engagement, leadership and governance system, communication, and the management of information system. The research has found out that the most significant and urgent factor is the concern of, and support from, the external stakeholders for BPK RI. Therefore, BPK RI has to design a strategy and communication program that can effectively improve the external support and concern.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap transformasi kapabilitas dan peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analytic Network Process (ANP) untuk mendapatkan hubungan antar node dalam 3 cluster (faktor eksternal, internal dan penunjang) yang bersifat network. Framework analysis disusun melalui FGD para pakar dari eksternal dan internal BPK RI. Kuantifikasi framework dihasilkan dari FGD para pakar internal BPK RI. Olah data pada software superdecisions menghasilkan prioritas-prioritas sebagai berikut: faktor eksternal prioritasnya Stakeholders Engagement; faktor internal prioritasnya Kepemimpinan dan Sistem Tata Kelola; faktor penunjang prioritasnya Komunikasi dan Sistem Informasi Manajemen. Berdasarkan hasil kajian ini diketahui bahwa hal paling penting dan mendesak adalah adanya kepedulian dan dukungan dari stakeholders eksternal terhadap BPK RI sehingga perlu segera disusun strategi, perencanaan, dan program komunikasi yang mampu secara efektif meningkatkan kepedulian dan dukungan stakeholders eksternal terhadap BPK RI.

MODEL TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Agus Joko Pramono; Hendy Hendharto
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mencari struktur program transformasi BPK yang efektif dan implementatif. Metode yang digunakan adalah Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk memperoleh berbagai elemen dan sub-elemen kunci keberhasilan transformasi yang berorientasi pada lima faktor utama transformasi BPK. Data diperoleh melalui FGD dengan peserta 14 pegawai BPK yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, struktur program dari sembilan elemen program menurut Saxena (1992) menunjukkan konsistensi logika berpikir yang baik dan layak diterima sebagai model operasional transformasi BPK. Kedua, model transformasi BPK terdiri dari tiga elemen pengungkit, yaitu: kebutuhan, tujuan, dan aktivitas. Ketiga, sub-elemen kunci yang menjadi driver power tiga elemen pengungkit memiliki keterkaitan yang erat antar satu sub-elemen dengan sub-elemen lainnya. Komitmen pimpinan terhadap transformasi menjadi kebutuhan mutlak bagi terlaksananya transformasi BPK. Tanpa komitmen yang kuat dari pimpinan, maka proses tata kelola yang baik dan sistem TI yang handal sebagai penggerak tercapainya tujuan transformasi lainnya akan sulit terwujud. Komitmen pimpinan juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan dan menggerakkan berbagai aktivitas yang berorientasi pada transformasi secara berkelanjutan dan terpadu. Khususnya pada program Pengembangan Kepemimpinan dan Pendidikan dan Pelatihan, serta Manajemen Talenta yang akan meningkatkan kapasitas kepemimpinan para pimpinan BPK.

ASUMSI KEGIATAN STRATEGIS UNTUK ROADMAP TRANSFORMASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Agus Joko Pramono; Hendy Hendharto
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Penelitian ini melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu â€œModel Transformasi BPK RI: Menggunakan Metode Interpretive Structural Modelingâ€ (Pramono & Hendharto, 2017), yang menghasilÂkan 13 kelompok aktivitas yang paling dibutuhkan dalam transformasi BPK RI. Penelitian ini akan mengelaborasi setiap kelompok aktivitas dari 13 kelompok aktivitas tersebut menjadi beberapa asumsi kegiatan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai asumsi kegiatan strategis yang akan diprioritaskan dalam roadmap transformasi BPK RI dengan menggunakan metode Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST). Data diperoleh melalui dua kali FGD dengan peserta pegawai BPK RI yang terpilih berdasarkan latar belakang pendidikan dan tingÂkat jabatan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa elaborasi terhadap 13 kelompok aktivitas transformasi BPK RI menghasilkan 114 asumsi kegiatan strategis transformasi BPK RI. RincianÂnya yaitu kuadran I (penting dan pasti) terdapat 55 asumsi kegiatan strategis, kuadran II (penting dan tidak pasti) terdapat 58 asumsi kegiatan strategis, kuadran III (tidak penting dan tidak pasti) tidak terdapat asumsi kegiatan strategis, dan kuadran IV (tidak penting dan pasti) terdapat satu asumsi kegiatan strategis. Selanjutnya 55 asumsi kegiatan strategis yang termasuk ke dalam kuadran I akan menjadi kegiatan dalam roadmap transformasi BPK RI.

An Investigation of Audit Expectation Gap in Indonesia’s Public Sector Agus Joko Pramono; Riefqi Hanief
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

The audit expectation gap has been studied since the early 1970s, and several approaches have been used to resolve this problem. However, such a gap persists both in the private and public sectors. Meanwhile, there are only a few studies related to this topic in the public sector, so the need to undertake more research in this area is encouraged. This study investigates to what extent the audit expectation gap occurs in Indonesia’s public sector. It also examines the effectiveness of the additional information in the audit report as mandated by the state financial auditing standards (SPKN, 2017) in closing the gap. A questionnaire was developed and administered to auditors, government officers, and students to capture their views. ANCOVA and Kruskal-Wallis were used to analyze the data collected from the questionnaires. The study discovered that the audit expectation gap in Indonesia’s public sector is related to the auditor’s responsibility. Such a gap is also found in frauds and errors in unqualified financial statements.

Factors Determining Low Regional Financial Independence: Financial Autonomy and Degree of Decentralization Frida Agustina; Agus Joko Pramono; Bahrullah Akbar; Alma'arif Alma'arif
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

This study aims to assess the Tulang Bawang Regency's fiscal independence and determine the factors that affect it. This study used the data of the 2015-2019 Statement of Budget Realization of Tulang Bawang Barat Regency and primary data from interviews. The research method applies a qualitative approach with an inductive methodology using several financial ratios such as the effectiveness of Local Own-source Revenue management, the ratio of the degree of decentralization, the ratio of regional financial dependence, and the ratio of regional financial independence. Based on the results, the ratio of regional financial independence shows an average of 1.54%, within the 0-25% interval, and classified under the shallow criteria. It may be inferred that regional financial independence in meeting its funding needs for the administration of government affairs is still very low. The regional financial dependence ratio shows an average of 85.99%, categorized as a very high dependency. The calculation of the ratio results proves that the local own-source revenue of Tulang Bawang Barat Regency is still low. Furthermore, a large number of mandatory spending from the central government and national budgeting politics causes the regional financial independence of Tulang Bawang Barat Regency to become low.

An Overview of Competency Development Through Formal Education and Professional Certification Program to Increase the Capacity of BPK Agus Joko Pramono; Margaretha Keliat
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v8i2.1118

The Audit Board of the Republic of Indonesia plays an essential role in ensuring accountability and responsibility for state finance audits. Therefore, auditors must always maintain their competence through continuous professional development. This study describes the competency development program focusing on formal degree education and professional certification for BPK employees. Furthermore, this study measures the adequateness of such a program compared to the allocation in competency development planning, as well as advantages and challenges according to employee perceptions. This study uses secondary data from the 2016-2020 Competency Development Activity Report, the 2019 BPK Peer Review Report, and a questionnaire study. The result shows that BPK has actualized competency development through formal degree education and professional certification program. However, the actualization of competency development with professional certification in 2016-2020 has not yet fully met the allocation stipulated in BPK's Human Capital Development Plan. Employees' perception shows high interest in competency development through formal degree education programs and professional certifications. However, these interests are met with several challenges. One of the challenges that arise involves career advancement and inclusiveness of competency development for all employees, including non-auditor and non-accounting employees. This study suggested further research on conducting a more comprehensive evaluation to ensure that implementing competency development contributes to BPK's capacity.

Analysis of Business Process Management Principles in Performing Remote Audit at the Audit Board of the Republic of Indonesia Suci Nurlaeli; Agus Joko Pramono
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Vol. 9 No. 1 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 1 June 2023
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28986/jtaken.v9i1.1137

The Audit Board of the Republic of Indonesia must quickly adapt to its duties in the COVID-19 pandemic era. BPK forced all work to be done remotely. This study aims to analyze the application of Business Process Management Principles (BPM) in conducting remote audits at BPK following the COVID-19 pandemic. This study applies the descriptive qualitative with study literature and Likert survey on seven representative offices of BPK. The analytical tool used is BPM Principles with pattern matching. The results show that BPM principles in the remote audit have accomplished various implementation qualities. The result is divided into two types: principles that have worked properly and principles that have not maximally worked. The appropriately worked principles are context awareness, enablement, holism, continuity, institutionalization, purpose, and technology appropriation. The BPM principles that have been implemented but not maximized are the principle of involvement, the principle of joint understanding, and the principle of simplicity. Remote audits can only be conducted smoothly if all principles are implemented accordingly.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search