Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cahaya Keadilan
-, Rabu
LPPM Universitas Putera Batam
Humanities

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM TANAH REKLAMASI PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP WILAYAH PESISIR KOTA BATAM keadilan, Jurnal cahaya; -, Rabu
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan pembahasan Tinjauan Teori Tentang Analisis YuridisTerhadap Status Hukum Tanah Reklamasi Pantai Dan Dampaknya TerhadapWilayah Pesisir Kota Batam, serta dari hasil obsevasi. Penulis berpendapatbahwa wilayah pesisir pantai di Lingkungan pesisir Kota Batam berdekatanpesisir pantai (Tanah Timbun) dan upaya-upaya yang dilakukan olehpengusaha-pengusaha yang usahanya berdomisili di Kota Batam.Sesuaidengan peraturan yang terkait dengan kawasan pantai dan (Tinjauan TeoriTentang Kawasan Pantai). penulis berpendapat bahwa Tanah Timbun yang digunakan warga sebagai tempat pemukiman dan menjalankan aktifitasnyamerupakan kawasan sempadan pantai. karena wilayah sempadanpantai adalah tanah yang berada antara garis surut terendah dan garis airpasang tertinggi sampai jarak minimal (tidak kurang dari) 100 meter ke arahdaratan. Selain itu, pemerintah daerah kota batam provinsi kepulauan riauagar menentukan batas sempadan pantai di sebagaimana yang termaktubpada Pasal 31 Ayat (1) UU No.27/2007 Tentang Pengelolaan WilayahPesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan;“Pemerintah Daerahmenetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristiktopografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya,serta ketentuan lain” Secara de jure pemerintah dalam hal ini BadanPertanahan Nasional Kota Batam dapat menjalankan amanah sebagaimanayang tertera di dalam Surat yang diterbitkan oleh Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 TentangPenerbitan Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.
KAJIAN PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PENGARUH HAM SIPIL DAN POLITIK MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI -, rabu
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memahami politik hukum suatu perundang-undangan merupakan hal yang penting, mengingat pembuatan hukum atau perundang-undangan tidak terlepas dari system politik yang ada pada waktu itu. Hukum merupakan produk politik, dimana hokum dipandang sebagai kristalisasi dari proses interaksi atau pergulatan dari kehendak-kehendak kekuatan politik yang ada. Pengaturan tata pemerintahan daerah di Indonesia, ada seiring dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia Bahkan jika ditarik ke belakang, sejak pemerintahan Hindia Belandapun sudah ada. Dalam rentang waktu demikian, telah terjadi beberapa kali perubahan seiring dengan perubahan UUD dan/atau perubahan sistem politik. Pada masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan konsensus nasional, Materi penting yang lain dalam perubahan UUD 1945 adalah bahwa Presiden R.I. dipilih langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan yang dibatasi untuk dua kali lima tahun.
Co-Authors keadilan, Jurnal cahaya