Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Proceeding International Seminar of Islamic Studies EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum
Guntur Rambey
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Arts Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Diyat Sebagai Sanksi Hukum Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Guntur Rambey
EDUTECH Vol 1, No 02 (2015): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/edutech.v1i02.584

Abstract

Dalam Islam, kasus pembunuhan merupakan kasus yang paling banyak menyita perhatian. Ada sebuah paradigm di tengah-tengah masyarakat yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan harus dihukum mati atau dikenal dengan nama qishash. Padahal dalam hukum Islam penjatuhan sanksi qishash hanya berlaku ketika keluarga korban atau ahli warisnya tidak mau memaafkan si pelaku. Oleh karena itu sebenarnya memberikan maaf bagi pelaku pembunuhan merupakan pesan moral paling utama dalam Alquran maupun hadis. Alternatif lain untuk hukuman kasus pembunuhan adalah pembayaran diyat. Diyat merupakan kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban.Kata kunci: diyat, sanksi hukum, pidana, Islam.
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN DENDA Guntur Rambey
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.362 KB) | DOI: 10.30596/dll.v1i1.785

Abstract

Corruption is one of the biggest problems faced by several countries, including Indonesia, that transform and eradicate corruption efforts are being made by various methods as well. In Indonesia, one of the efforts is the presence of additional criminal penalties for perpetrators of corruption in the form of indemnification of the country through the payment of restitution and fines. This effort is expected to be able to restore financial losses or the economy. Countries corrupted by criminals because basically the state's losses in terms of money it should be done so that the perpetrators of corruption are not only sentenced to imprisonment but there should be an attempt to impoverish the corruptors.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan Guntur Rambey
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2022): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v3i2.247

Abstract

The taxation system always changes from time to time according to the development of society and the state, both in the state and social and economic fields. Tax collection is a form of obligation of citizens as taxpayers as well as an active role to finance various State needs, namely in the form of national development whose implementation is regulated in laws and regulations for the purpose of the welfare of the nation and the State. Assets in the form of money owned as proceeds of crime are generally not directly spent or used by criminals because if they are used directly, law enforcement officers will easily track down the source of the assets obtained. Therefore, the crime of Money Laundering not only threatens the stability and integrity of the economic system and financial system, but can also endanger the foundations of social, national and state life based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
POLITICAL ECONOMIC CORRELATION WITH POLITICS IN THE FIELD OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT Guntur Rambey
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Activities in the economic sector require law as a basis and at the same time policy legitimacy to achieve national goals so that it is a necessity if the two disciplines of economics and law are seen as unable to ally in advancing the Indonesian people. Furthermore, according to Romli Atmasasmita, an economic analysis of law that uses the principle of maximization of balance (equilibrum) and efficiency (efficiency) with the "cose and benefit ratio" approach is expected to contribute to realizing legal ideals, certainty of justice and definite and measurable benefits. . The type of legal research that is carried out in a normative juridical manner is normative juridical where law is conceptualized as what is written in laws and regulations. The types of punishment applied to convicts tend to be conventional. Imprisonment sentences, fines, payment of compensation money, are some examples of the types of punishments imposed on convicts. However, no studies in Indonesia have been conducted to determine the extent to which these punishments are effective in reducing crime or deterring criminals.
KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN DAYA TENAGA LISTRIK SECARA TIDAK SAH MENURUT KONTRAK PERJANJIAN (STUDI PT. PLN (PERSERO) RAYON MEDAN KOTA) Dara Aisyah; Guntur Rambey
EduYustisia Vol 2, No 1 (2023): Juni - November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tenaga listik adalah suatu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dikarenakan tenaga listrik mempunyai peran kepada kehidupan masyarakat yang berguna untuk sebagai alat menggerak semua benda dan alat bantu sebagai penerangan. Keberadaan listrik yang sangat dibutuh membuat beberapa masyarakat melakukan hal-hal yang merugikan pihak PT. PLN (Persero). Salah satunya konsumen melakukan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian, konsumen melakukan hal tersebut agar bisa mendapatkan tenaga listrik yang lebih besar, tetapi membayar sedikit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbuatan penambahan daya tenaga listrik secara tidak sah menurut kontrak perjanjian menurut hukum perdata, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan tersebut, dan mengetahui upaya yang diberikan pihak PT. PLN kepada konsumen. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti dilakukan di PT.PLN (Persero) Rayon Medan Kota, maka diperoleh bahwa menurut hukum perdata Perbuatan Penambahan daya secara tidak sah menurut kontrak perjanjian diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dengan berpayung hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Faktor-faktor yang menyebabkan konsumen melakukan perbuatan tersebut berasal dari faktor konsumen itu sendiri yaitu untuk memperoleh daya tenaga listrik yang besar dengan harga yang murah serta faktor ekonomi, sedangkan faktor dari pihak mekanik dari PT.PLN (Persero) yaitu pihak PT.PLN (Persero) salah menghitung pemakaian tenaga listrik konsumen, dan upaya hukum yang diberikan PT.PLN (Persero) ialah melakukan memberikan teguran, melakukan pemutusan sementara, serta memberikan denda.
PENIADAAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE Guntur Rambey
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 4, No 1 (2023): Februari -Mei
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v4i1.333

Abstract

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban, juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi anatara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perpsektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari lex talionis atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan. Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive atau legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas prilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.
Co-Authors Dara Aisyah