Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal Reglement & Society (IJRS)
Fajaruddin, Fajaruddin
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PORNOGRAFI Fakultas Hukum, Fajaruddin
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 10, No 2 (2014): Varia Justica
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (581.821 KB)

Abstract

ABSTRAK  Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.  40 Tahun  Tentang  Pembinaan,  Pendampingan,  dan  Pemulihan  Terhadap  Anak Korban  dan Pelaku Pornografi, yang dikategorikan sebagai anak adalah berusia dari kandungan sampai sebelum umur 18 tahun. Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasaan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11) diancam dengan pidana penjarapaling  singkat  6  bulan  dan  paling  lama  12  tahun  dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000”(Pasal 29). Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban Pornografi
KAJIAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN BIAYA PENGURUSAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI KEGIATAN PRONAN (PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA) Fajaruddin Hukum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 10, No 1 (2014): VARIA JUSTICA
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.523 KB)

Abstract

   Operasi  Proyek  Pertanian  Nasional  (PRONA)  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah dalam menyelenggrakan percepatan pertama pencepatan pertama pendaftaran tanah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peran yang jelas untuk menciptakan tatanan kehidupan bersama yang lebih adil menjami keberlanjutan masyarakat, bangsa dan negara, dan hal ini sejalan dengan pelaksanaan agenda sebelas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia khususnya dalam meningkatkan layanan pendaftaran kegiatan PRONA dikenal sebagai kegiatan pensertipikatan gratis, tetapi dalam praktknya sering ditemukan biaya retribusi sekitar bagtian dalam kegiatan proyek oleh operator tersebut kepada peserta masyarakat. Setelah diteliti dan dianalisis, ternyata tidak semua kegiatan yang Prona gratis tetapi ada biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta yang tidak b enar-benar dibebankan pada anggaran Negara melalui Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia, pemungutan biata secara hukum dibenarkan asal ada dasar hukum dan biaya merupakan kesepakatan bersama antara pelaksana Prona tingkat desa dengan peserta prona.Kata Kunci : Kajian, Hukum, Biaya Prona 
IMPLIKASI PENGHAPUSAN VERIFIKASI BPHTB TERHADAP PENDAPATAN DAERAH Fajaruddin Hukum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Pembangunan Perkotaan
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.041 KB)

Abstract

ABSTRACT Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bangunan (BHPTB) or Tax on Acquisition of Land and Building is a local tax arising as a result of an act or legal events that resulted in obtaining rights to land and/or buildings by private persons or entities, and the right to land and/or building is a total right to land, including rights management and building on it, as referred to in the legislation in land and buildings (Vide; Clause 1 No. 42 dan 43 UU 28/2009). Technically, voting BPHTB further stipulated in local legislation in each local government district/city. One of the  rules set  out in the  regulation  as a  policy  associated verification  BPHTB calculation. At the same time the Ministry of Agricultural and Spatial/BPN together with a number of departments issued a joint decree of the Minister of Finance, Minister of the Internal Affairs and Director of National Land Affairs Agency(BPN) with No. SE-12/MK.07/2014,593/2278/SJ  and 4/SE/V/2014 dated May 6,2014 on Guidelines for Polling BPHTB In Relation With Land Rights Registration or Transfer of Rights to Land Registration wrong the article mentions BPN not prerequisite verification of counting in polling BPHTB. The implications are then raised in the regulation are open wide gap to the possibility of manipulation of the value of the land rights that affected the decline in local revenues from the tax sector of BPHTB. Keywords: Application, verification, local revenue, regional income.
Akibat Hukum Terhadap Kebijakan Direksi Yang Tidak Sesuai Dengan Kebijakan RUPS Fajaruddin Fakultas Hukum
KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA Catatan Kecil "SEPUTAR HUKUM di INDONESIA"
Publisher : KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1879.108 KB)

Abstract

Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mendefinisan bahwa Perseroan Terbatas Yang Selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
GERAKAN EDUKASI HUKUM BAGI PEMUDA DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME Mhd Teguh Syuhada Lubis; Fajaruddin Fajaruddin
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 3, No 1 (2021): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (April)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v3i1.6805

Abstract

Paham radikalisme adalah paham yang melahirkan embrio gerakan terorisme yang dapat mengancam keamanan, perhatanan serta integrasi bangsa dan negara. Gerakan terorisme yang lahir dari paham radikalisme merupakan suatu kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) oleh hukum pidana. Tindak pidana ini menyasar generasi muda dimana kelompok pemuda adalah golongan masyarakat yang sangat rentan terhadap paparan paham radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis teoritis dan praktis terhadap lahirnya tindak pidana dari pemahamn radikalisme, serta memberikan paparan solutif terhadap upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme ini melalui gerakan edukasi hukum yang ditujukan kepada pemuda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menujukan bahwa paham radikalsime menjadi suatu tindak pidana kejahatan luar biasa ketika paham ini melahirkan gerakan terorisme, dalam menanggulangi penyebaran paham ini sudah dilakukan upaya-upaya berupa bela negaram deradikalisasi dengan pendekatan pendidkan Islam, kontra radikalisme, dan antripisistas radikalisme. Selain dari pada itu, terdapat upaya alternatif dalam menaggulangi penyebaran paham radikalisme ini yaitu melalui gerakan edukasi hukum bagi pemuda sebagai sasaran utama paham radikalsime. Penelitian ini menunjukan bahwa gerakan edukasi hukum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan penyebaran paham radikalisme yang pada akhirnya akan mencegah pemuda masuk dan menjadi bagian dari gerakan terorisme dengan pelaksanaan gerakan edukasi yang massif di tengah masyarakat dengan dukungan berbagai elemen kepemudaan.
'Aisyiyah's Legal Aid Model in Medan City Fajaruddin Fajaruddin; Rasta Kurniawati Pinem
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 1, No 2 (2020): September - December
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v1i2.9

Abstract

'Aisyiyah, as one of the women's movements that has a concern for the empowerment and development of community law, feels the need to be involved in supporting increased public access to justice and legal certainty. The method used in this research is empirical legal research which combines the data obtained from library materials with data obtained from the field and then analyzed qualitatively. From the research results, it is known that the Regional Leadership of 'Aisyiyah Medan City has a special model in providing legal assistance to women in Medan City, in the form of counseling at the' Aisyiyah recitation place with more material on the defense and protection of the rights of women and children. Legal aid that is carried out tends to be non-litigation. This is in accordance with the character of the da'wah of 'Aisyiyah / Muhammadiyah, it is better to prevent than to treat it, to anticipate is better than to go to court, to make peace is better than face to face in court, because Islam teaches peace and brotherhood. If any of your brothers are at odds then reconcile the two.
PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH AKIBAT ADANYA UNSUR KHILAF Fajaruddin Fajaruddin
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.961 KB) | DOI: 10.30596/dll.v2i2.1167

Abstract

The occurrence of wanprestasi in an engagement as a source of sale and purchase agreement that always begins with contractual relationships (characteristics of default is always preceded by a contractual relationship) can be caused by some elements of which one of the elements is err. As a result of the law, the land purchase agreement which is made contains elements of khilaf reflected in Article 1321 and 1449 Civil Code. Article 1321 Civil Code: Affirms: “There is no legitimate agreement if the agreement is given by mistake, or obtained by coercion or fraud”, and Article 1449 of the Civil Code states: “A contract made by force, an oversight or a fraud, publishes a demand to annul it”.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen Fajaruddin Fajaruddin
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.151 KB) | DOI: 10.30596/dll.v3i2.3151

Abstract

Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection provides protection for consumer rights. Among these protections is the necessity of halal labels on every food and beverage product. Violation of halal labeling is a mistake made by businesses against the inclusion of halal labels in the publishing of products and services. In fact there are still many food and beverage products that use illegitimate ingredients, or in other words there are still many food and beverage products that are still in crisis from halal. The Law No. 33 of 2014 Concerning Halal Product Guarantee Law is a refinement of the law which previously regulated the necessity for halal smelting. This law is expected to be a more perfect rule in protecting consumers from illicit products.
Co-Authors Mhd Teguh Syuhada Lubis Rasta Kurniawati Pinem