Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Gorontalo Law Review
Ismail, Nurwita
Substantive Justice, Publication Unit, Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Tata Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Ismail, Nurwita
Gorontalo Law Review Volume 1 No.2 Oktober 2018, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v1i2.315

Abstract

Keberdayaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintah desa yang mandiri. Dalam upaya pencapaian kondisi mandiri tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan program kegiatan pemberdayaan. Berbagai permasalahan  dapat muncul dalam setiap pelaksanaan program kegiatan yang berdampak terhadap kualitas keberhasilan program. Tulisan ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah desentralisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dalam mendukung tata Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gorontalo serta faktor yang mempengaruhi dalam penerapannya. Permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif.Pemerintahan Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional olehnya diharapkan desa mampu menetapkan suatu peraturan secara baik dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarkat olenya pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PEMDes) diharapkan agar terus melaksanakan perannya dalam mengawal pemerintahan yang ada didesa.  
KEWENANGAN DEKONSENTRASI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ismail, Nurwita
Gorontalo Law Review Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.512 KB) | DOI: 10.32662/golrev.v2i1.547

Abstract

ABSTRACTDekonsentrasi Authority of the head of the region in implementing the financial management of this Research Area focuses on these problems. Using research methods normative legal science by using qualitative data analysis, comprehensive, and complete. Sebingga it was found that the results of research, organization of dekonsentrasi committed by the local government in line with the Undang-undnag Number 33 Year 2014 about equalization kuangan Central Government and local governments should It is a comprehensive system. Financial equalization is carried out in line with the governmental affairs division between the Government and the Government of the region, which is in the system settings not only covers aspects of revenue areas, but also aspects of the management and accountability. In line with that, then surrender the authority of the Government, pelimpahan the authority of Government, and the assignment from the Government in the framework of the Organization of the principle of decentralization, dekonsentrasi, and pembantuan should also be followed with the settings funding and utilization of the national resources efficiently and effectively.  
Co-Authors