Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Hasanuddin Law Review Bina Hukum Lingkungan Jurnal Simbur Cahaya Bina Hukum Lingkungan
Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Comparison of Wildlife Protection Law between Indonesia and the United States Apriyani, Lusi; Yoesmar AR, Fahmi; Erwandi, Marta
Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 2, AUGUST 2018
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.418 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v4i2.1315

Abstract

Indonesia is known as one of the richest countries for its biodiversity. Plants, animals, and forest are very diverse in every region in Indonesia. Unfortunately, from time to time the numbers of biodiversity have been decreased along with the development of Indonesia. Nowadays, numbers of Sumatera Tigers and Orang Utan are not more than 400 since they were traded, captured, and killed in the name of economic development. Even wildlife habitat, forest, were converted to non-forestry use. Theoretically, Indonesia has Conser-vation Act which is the Law Number 5 of 1990 on Conservation of Biodiversity and Ecosystem in which providing protection to the biodiversity. However, this law mostly talks about conservation system rather than providing legal protection to the wildlife and its habitat. In addition, the law seems to stand on its own, meaning only Biodiversity Law regulates protection to wildlife. Other acts like Forestry law, Environmental law, Plantation law, and Mining law do not provide wildlife protection. While both flora and fauna are the most vulnerable elements affected by activities which are regulated by those laws. The existence of the conditions above indicates that the legal protection of wildlife needs to be improved. One of the improvement efforts is to reform the Indonesian wildlife protection law. The law reform of Indonesia wildlife protection can be done through comparative approach toward legal framework of wildlife protection of Indonesian and United States.
The Synchronization Process of Legal System in Tunggu Tubang Land Certification Firman Muntaqo; Mashudi Mashudi; Murzal Zaidan; Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi
Jurnal Akta Vol 9, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i1.21090

Abstract

The study on the Tunggu Tubang Land Certification in the Semende area aims to examine 3 (three) problems, they are aspects of historical and sociological rechts supporting and inhibiting; synchronization of the legal system, as well as; alternative arrangements for facilitation of Tunggu Tubang land certification. The research used a normative juridical approach. The results of the study state that the study of synchronization of the legal system, there are no obstacles to the certification of Tunggu Tubang land, with the argument that the Tunggu Tubang land comes from private land (land of customary land), or civil rights/private rights/privaatrecht according to the western legal system, and does not include the power of rights. The Ulayat as common property of the community, therefore basically can be certified. Alternative facilitation of Tunggu Tubang land certification can be done by heeding the legal concept of the Tunggu Tubang Institution which stipulates that, Tunggu Tubang which contains the principles: There is land that is jointly owned by the descendants of the female line of the founder of Tunggu Tubang; there is an administrator who is not entitled to sell/transfer the land of Tunggu Tubang, but only manages it for the benefit of the descendants of the founder of Tunggu Tubang.
Peran Stakeholders Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung Tahun 2018 Lusi Apriyani; Agus Ngadino; Fahmi Yoesmar
Simbur Cahaya VOLUME 27 NOMOR 2, DESEMBER 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.715 KB) | DOI: 10.28946/sc.v27i2.1044

Abstract

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang rawan terkena bencana gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Letak provinsi lampung yang berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat menjadikan daerah provinsi ini dapat terkena dampak bencana alam tsunami maupun gelombang air pasang. Tipe topografi Provinsi Lampung yang berbukit sampai bergunung sampai bergelombang juga menjadi salah satu faktor provinsi ini menjadi rawan bencana. Dalam bencana tsunami Selat Sunda pada akhir tahun 2018 yang lalu beberapa daerah di Provinsi Lampung yang berada di pesisir Selat Sunda juga tekena dampak yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan. Dampak tsunami terbesar dialami desa-desa yang berada di pesisir Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Keterbatasan alat, kurangnya keseriusan pemerintah dalam mitigasi bencana, serta informasi yang kurang menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara yuridis, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  Penanggulangan Bencana. Di dalam Pasal 33 UU Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra-bencana; saat tanggap darurat, dan; tahap pasca bencana. Dengan metode yuridis empiris, penelitian ini mengkaji penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bencana Tsunami Selat Sunda tahun 2018 di Provinsi Lampung. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan akar permasalahan sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk perbaikan kebijakan penyelenggaraan penangulangan bencana di Indonesia.
SATWA DALAM BENCANA: SIAPA YANG MENYELAMATKAN? Lusi Apriyani; Febrian Febrian; Fahmi Yoesmar
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v6i2.180

Abstract

ABSTRAKSecara nasional, pengaturan sistem penanggulangan bencana nasional terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sistem penanggulangan bencana nasional dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana melalui tiga tahapan yang terdiri dari: tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Secara umum, penanggulangan bencana nasional diarahkan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai individu yang terkena dampak bencana. Faktanya, dampak dari bencana tidak hanya berdampak pada manusia. Hewan (peliharaan) dan satwa adalah korban bencana yang tidak dapat dihindari. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sebagai unsur pelaksana sistem penanggulangan bencana nasional tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menyelamatkan satwa dalam bencana. Hal ini tentunya menimbulkan dampak terhadap jumlah satwa yang turut berkurang disebabkan bencana. Artikel ini membahas hukum positif penanggulangan bencana nasional dan internasional untuk mengetahui apakah sistem penanggulangan bencana nasional telah memberikan perlindungan kepada satwa dalam bencana. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa belum ada instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur mengenai upaya penyelamatan satwa dalam bencana.Kata kunci: korban; penanggulangan bencana; penyelamatan satwaABSTRACTThe national disaster management system is subject to Law Number 24 of 2007. The national disaster management system is intended to prevent and reduce disaster risk through three stages consisting of: pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages. In general, national disaster management is aimed for protecting human interests as individuals affected by disasters. In fact, the impact of disasters does not only affect humans. Animals (pets) and wildlife are victims of disasters that cannot be avoided. The National Disaster Management Agency (BNPB) as the implementing element of the national disaster management system does not have the obligation and responsibility to save wildlife in disasters. This of course has an impact on the number of animals that have also decreased due to the disaster. This article discusses the national and international disaster management laws to find out whether the national disaster management system has provided protection to wildlife in disasters. Using the normative juridical method, this study found that there are no national and international legal instruments that regulate efforts to rescue wildlife in disasters.Keywords: victim; disaster management; wildlife rescue
SATWA DALAM BENCANA: SIAPA YANG MENYELAMATKAN? Lusi Apriyani; Febrian Febrian; Fahmi Yoesmar
Bina Hukum Lingkungan Vol 6, No 2 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.517 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v6i2.180

Abstract

ABSTRAKSecara nasional, pengaturan sistem penanggulangan bencana nasional terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sistem penanggulangan bencana nasional dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana melalui tiga tahapan yang terdiri dari: tahapan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Secara umum, penanggulangan bencana nasional diarahkan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai individu yang terkena dampak bencana. Faktanya, dampak dari bencana tidak hanya berdampak pada manusia. Hewan (peliharaan) dan satwa adalah korban bencana yang tidak dapat dihindari. Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) sebagai unsur pelaksana sistem penanggulangan bencana nasional tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menyelamatkan satwa dalam bencana. Hal ini tentunya menimbulkan dampak terhadap jumlah satwa yang turut berkurang disebabkan bencana. Artikel ini membahas hukum positif penanggulangan bencana nasional dan internasional untuk mengetahui apakah sistem penanggulangan bencana nasional telah memberikan perlindungan kepada satwa dalam bencana. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa belum ada instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur mengenai upaya penyelamatan satwa dalam bencana.Kata kunci: korban; penanggulangan bencana; penyelamatan satwaABSTRACTThe national disaster management system is subject to Law Number 24 of 2007. The national disaster management system is intended to prevent and reduce disaster risk through three stages consisting of: pre-disaster, emergency response, and post-disaster stages. In general, national disaster management is aimed for protecting human interests as individuals affected by disasters. In fact, the impact of disasters does not only affect humans. Animals (pets) and wildlife are victims of disasters that cannot be avoided. The National Disaster Management Agency (BNPB) as the implementing element of the national disaster management system does not have the obligation and responsibility to save wildlife in disasters. This of course has an impact on the number of animals that have also decreased due to the disaster. This article discusses the national and international disaster management laws to find out whether the national disaster management system has provided protection to wildlife in disasters. Using the normative juridical method, this study found that there are no national and international legal instruments that regulate efforts to rescue wildlife in disasters.Keywords: victim; disaster management; wildlife rescue
Co-Authors Agus Ngadino Apriyani, Lusi Erwandi, Marta Febrian Febrian Febrian Febrian Firman Muntaqo Lusi Apriyani Mashudi hudi Murzal Zaidan