Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM PERAWAT PRAKTIK ATAS TINDAKAN PELAYANAN GAWAT DAN DARURAT PADA MASYARAKAT PEDESAAN DI DESA SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG Yuliawan, Indra; Susilo, Adhi Budi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v8i1.911

Abstract

Tenaga kesehatan banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditentukan dua faktor yang saling berhubungan yakni pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan prasyarat utama agar upaya pendidikan berhasil, sebaliknya pendidikan yang diperoleh akan sangat mendukung tercapainya peningkatan status kesehatan seseorang. Sorotan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan merupakan suatu kewajaran karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabaikan.Profesionalitas profesi kesehatan menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar oleh siapapun, karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Tenaga kesehatan terutama perawat dan  bidan sebagai profesi mempunyai tanggung jawab pokok pelayanan kesehatan. Perawat dan bidan  bertanggung jawab dalam bidang kesehatan secara preventif dan  harus mampu menangani berbagai macam pelayanan kesehatan bahkan pelayanan yang memerlukan tindakan darurat, dan melakukan rujukan yang cepat dan tepat.Sebagai Subjek hukum keperanan perawat wajib dilindungi secara hukum. Perlindungan tersebut diperlukan manakala penanganan pertama yang dilakukan perawat dan bidan tidak dapat menyelamat nyawa seseorang dan kemudian ada kekecewaan dalam diri keluarga sang pasien terhadap tindakan bidan atau perawat tersebut. Perawat yang mempunyai latar belakang ilmu kesehatan menjadi tujuan masyarakat bilamana ada anggota masyarakat sedang sakit, terlebih lagi jika tidak ada dokter di sekitarnya. Dalam kondisi seseorang sakit tentunya perawat tidak dapat menolak untuk membantu menyembuhkan bahkan menyelamatkan terlebih lagi dalam kondisi gawat bahkan darurat. Health workers get a lot of attention from the public, because health is a basic human need and the quality of human resources (HR) determined two interrelated factors of education and health. Health is a major prerequisite for educational efforts to succeed, otherwise education will greatly support the achievement of improving ones health status. The publics spotlight on the health professional profession is a fairness because health care is a necessity that can not be postponed and ignored.Professionalism of the health profession becomes a fixed price that no one can bargain for, because it deals with human needs. Health workers, especially nurses and midwives as professions have primary responsibility for health services. Nurses and midwives are in charge of health in a preventive manner and should be able to handle a wide range of health services and even services that require emergency measures, and make quick and precise referrals.As the subject of nurses law of nurses shall be protected by law. Such protection is necessary when the first handling of the nurse and midwife can not save a persons life and then there is disappointment in the patients family for the actions of the midwife or nurse.Nurses who have a health science background become a community goal when there are members of the community are sick, especially if there is no doctor around. In the condition of someone sick of course nurses can not refuse to help heal even rescue even more in emergency conditions even emergency.
Law Enforcement of Political Corruption as a Form of Abuse of Political Power Yuliawan, Indra
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27102

Abstract

Artidjo Alkostar defines political corruption as corruption committed by public officials and the proceeds of crime are channeled for political activities, in other words, crime 'political corruption' is an act committed by public officials who hold political power but political power is used as a tool of crime. Law enforcement efforts against political corruption carried out by state officials have been regulated in the Corruption Criminal Act coupled with the existence of the Corruption Eradication Commission has become a milestone in the effort of Law Enforcement in Corruption Crimes. However, law enforcement efforts for political corruption are not easy because they are also influenced by the dominance of political parties in a number of state institutions, apart from legistalative institutions, the dominance of political parties also to financial institutions, ministries, and executive institutions as implementing policies. which is fierce can undermine law enforcement efforts on political corruption because there are certainly many interventions from political parties in government policy. The Role of Law Enforcement Officials such as the Police, Prosecutors' Office and the Judiciary as well as the Role of Advocates is a positive synergy in addition to the policies of the authorities to limit the role of Political Parties in government policies.
Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang Indra Yuliawan Yuliawan
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 10, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v10i1.1614

Abstract

EFEKTIFITAS BANTUAN HUKUMBAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SEMARANG EFFECTIVENESS OF LEGAL ASSISTANCE FOR POOR COMMUNITIES IN SEMARANG DISTRICT Indra Yuliawan, Adhi Budi Susilo, Arista Candra IrawatiFakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi WaluyoJl. Diponegoro No.186 Ungaranyuliawan.indra@yahoo.com ABSTRAKLahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan  akses warga negara terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan hak semua warga negara dihadapan hukum (equality before the law) khususnya bagi rakyat miskin di Kabupaten Ungaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang belum efektif, dikarenakan belum adanya peraturan daerah sebagai fasilitator optimalisasi pemberian bantuan hukum guna mewujudkan hak kontitusional (equality before the law) dan Akses keadilan (access to law and justice) Karena hanya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dapat memberikan askes bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.Kata Kunci: Efektifitas, Bantuan Hukum ,Masyarakat Miskin ABSTRACTLaw Act No. 16 of 2011 concerning of the Legal Aid is about citizens' access to justice (access to justice) and equal rights of all citizens before the law (equality before the law) especially for poor people in Semarang District. This research is intended to determine the effectiveness of legal aid for the poor in Semarang District. Based on the research results of providing legal assistance to the poor in Semarang District has not been effective, because there are no local regulations as a facilitator of optimizing the provision of legal assistance in order to realize constitutional rights (equality before the law) and access to justice (access to law and justice) because only the District Court Semarang Regency, which can provide legal assistance in accordance with Supreme Court Regulation No. 1 of 2014 concerning Guidelines for Providing Legal Services to Disability Communities in Courts.Keywords: Effectiveness, Legal Aid, Poor Communities
Perlindungan Hukum Perawat Praktik Atas Tindakan Pelayanan Gawat Dan Darurat Pada Masyarakat Pedesaan Di Desa Susukan Kabupaten Semarang Indra Yuliawan; Adhi Budi Susilo
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 8, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.98 KB) | DOI: 10.26623/humani.v8i1.1386

Abstract

Tenaga kesehatan banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditentukan dua faktor yang saling berhubungan yakni pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan prasyarat utama agar upaya pendidikan berhasil, sebaliknya pendidikan yang diperoleh akan sangat mendukung tercapainya peningkatan status kesehatan seseorang. Sorotan masyarakat terhadap profesi tenaga kesehatan merupakan suatu kewajaran karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabaikan. Profesionalitas profesi kesehatan menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar oleh siapapun, karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Tenaga kesehatan terutama perawat dan  bidan sebagai profesi mempunyai tanggung jawab pokok pelayanan kesehatan. Perawat dan bidan  bertanggung jawab dalam bidang kesehatan secara preventif dan  harus mampu menangani berbagai macam pelayanan kesehatan bahkan pelayanan yang memerlukan tindakan darurat, dan melakukan rujukan yang cepat dan tepat. Sebagai Subjek hukum keperanan perawat wajib dilindungi secara hukum. Perlindungan tersebut diperlukan manakala penanganan pertama yang dilakukan perawat dan bidan tidak dapat menyelamat nyawa seseorang dan kemudian ada kekecewaan dalam diri keluarga sang pasien terhadap tindakan bidan atau perawat tersebut. Perawat yang mempunyai latar belakang ilmu kesehatan menjadi tujuan masyarakat bilamana ada anggota masyarakat sedang sakit, terlebih lagi jika tidak ada dokter di sekitarnya. Dalam kondisi seseorang sakit tentunya perawat tidak dapat menolak untuk membantu menyembuhkan bahkan menyelamatkan terlebih lagi dalam kondisi gawat bahkan darurat. Health workers get a lot of attention from the public, because health is a basic human need and the quality of human resources (HR) determined two interrelated factors of education and health. Health is a major prerequisite for educational efforts to succeed, otherwise education will greatly support the achievement of improving one's health status. The public's spotlight on the health professional profession is a fairness because health care is a necessity that can not be postponed and ignored. Professionalism of the health profession becomes a fixed price that no one can bargain for, because it deals with human needs. Health workers, especially nurses and midwives as professions have primary responsibility for health services. Nurses and midwives are in charge of health in a preventive manner and should be able to handle a wide range of health services and even services that require emergency measures, and make quick and precise referrals. As the subject of nurses' law of nurses shall be protected by law. Such protection is necessary when the first handling of the nurse and midwife can not save a person's life and then there is disappointment in the patient's family for the actions of the midwife or nurse. Nurses who have a health science background become a community goal when there are members of the community are sick, especially if there is no doctor around. In the condition of someone sick of course nurses can not refuse to help heal even rescue even more in emergency conditions even emergency
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI REMAJA DI KELURAHAN KARANGREJO Adhi Budi Susilo; Indra Yuliawan
ABDIMAS UNWAHAS Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/abd.v3i1.2231

Abstract

Dewasa ini narkoba telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (narkoba) dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan penyuluhan hukum di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap narkoba. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarkat ini dalam bentuk penyuluhan hukum tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan perubahan sikap dalam berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Lokasi kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba dilaksanakan di Kelurahan Karang rejoKata Kunci: Hukum, Penyuluhan narkoba, RemajaPENDAHULUAN