<![CDATA[Ketidakmampuan pemerintah dalam pengelolaan jalan desa selama ini banyak ditutupi oleh upaya-upaya swadaya masyarakat dalam berbagai bentuk. Upaya-upaya tersebut menunjukan bahwa masyarakat telah melaksanakan peran yang cukup berarti bagi percepatan perbaikan aksesibilitas dan mobilitas untuk menunjang pembangunan ekonomi wilayah. Namun demikian, banyak diantara upaya-upaya ini tidak berlangsung dalam konteks pengelolaan sumber daya secara berkesinambungan dan sangat berorientasi output. Sebuah penelitian yang dibiayai oleh Ditjen TPTP pengelolaan jalan yang berkelanjutan. Penelitian ini mencoba mengupas berbagai teori tentang partisipasi dan peran masyarakat dikaitkan dengan siklus proyek jalan. Setelah kerangka tolok ukur kinerja dari peran masyarakat dapat dirumuskan, dilakukan uji banding terhadap 4 kasus pengelolaan jalan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kab. Bandung , Kota Bandung, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Penelitian dilakukan secara kualitatif untuk melihat kinjerja pemberdayaan kepada masing-masing kasus. Dari keempat kasus tersebut, tampak jelas adanya kelemahan-kelemahan pengelolaan jalan dengan swadaya masyarakat pada beberapa bagian dari siklus, seperti pada saat perencanaan umum, desain, dan evaluasi. Kelemahan-kelemahan tampaknya dapat diperbaiki dengan adanya bantuan teknis dari pemerintah sejak perencanaan dilakukan dan mengikuti siklus hingga perencanaan pekerjaan baru dapat dilakukan. Selain itu, studi ini mengusulkan tolok ukur penilaian kinerja partisipasi yang disusun berdasarkan sasaran-saran yang harus dicapai dalam siklus projek jalan. Tolok ukur kinerja ini akan sangat membantu dalam memberikan arahan bagi pengelolaan jalan berbasis masyarakat. Tulisan ini akan diturunkan dalam 2 seri terbitan. Terbitan ini memuat dasar-dasar pemikiran dan kajian tentang pertisipasi masyarakat dalam projek jalan, sedangkan pada terbitan berikutnya akan ditampilkan hasil evaluasi terhadap 4 studi kasus di Bandung dan Kuningan, dan Ciamis.]]>
