Muis, Ichwan
Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokroaminoto Palopo

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PARTISIPASI PRESSURE GROUP DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK KELAS III BANDUNG Muis, Ichwan
Pekerjaan Sosial Vol 17, No 2 (2018): Peksos
Publisher : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1007.817 KB) | DOI: 10.31595/peksos.v17i2.148

Abstract

Abstrak  Penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung belum begitu banyak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari pihak terkait lainnya. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Upaya advokasi perumusan kebijakan telah dilakukan untuk merespon isu permasalahan yang ada. Namun hasil perumusan kebijakan hanya sampai pada tahap konsultasi dimana hasilnya telah melahirkan draft kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Hal tersebut tidaklah cukup dalam rangka menyelesaikan permasalahan kebencanaan yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti melibatkan partisipasi pressure group dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengujicobakan ide kedalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Pelibatan pressure group merupakan suatu upaya untuk melakukan pressure terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian action research. Sumber data yang diperoleh yakni dari pressure group dan pressure target. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, observasi partisipatif, dan focus group discussion. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melalui uji credibility, uji transferability, uji depenability, dan uji confirmability. Partisipasi pressure group dipilih, karena proses perumusan kebijakan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses politik. Banyak aktor yang terlibat dalam proses kebijakan salah satunya yakni pressure group. Aktor-aktor tersebut di dalam proses perumusan kebijakan dapat mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu pressure group diharapkan dapat memberikan pressure terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan kampanye penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun teknik pressure group yang digunakan dalam melakukan pressure yakni teknik lobby dan demonstration. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari lahirnya beberapa kebijakan terkait manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun kebijakan tersebut yakni Surat Keputusan Nomor : W.11.PAS.PAS.26.UM.01.01.408 Tahun 2015 Tentang Tim Penanggulangan Bencana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung dan Surat Nomor : W11.PAS.PAS.26-PK.01.08.03387/2015 tentang Permohonan Kerja Sama (Memorandum of Understanding) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.  Kata kunci : kebijakan sosial, manajemen penanggulangan bencana, lembaga permasyarakatan anak, pressure group.
Community Preparedness Model in Landslide Disaster Risk Reduction in Tugumukti Village, Cisarua Subdistrict, West Bandung District, Indonesia Ichwan Muis; Khairil Anwar
Asian Social Work Journal Vol 3 No 4 (2018)
Publisher : Asian Social Work Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1529.609 KB) | DOI: 10.47405/aswj.v3i4.47

Abstract

This research is aimed to describe handling model toward disaster-prone and vulnerable condition in Tugumukti Village through community preparedness in the effort of Community-based disaster risk reduction. It is an approach to encourage local community in managing disaster risk. This approach is expected to create an independent community and have abilities in managing disaster risk. Preparedness is one important part in reducing disaster risk which demands ability and community participation especially people who live in the disaster-prone area. This research used qualitative action research where the researcher is the research instrument. The action research requires the researcher to do direct practice in the community as the subject being studied. In knowing preparedness in Tugumukti Village based on preparedness framework to disaster developed by LIPI in collaboration with Unesco/ISDR (2006) that is (1) attitude and knowledge system, (2) Policy and Manual, (3) Emergency Planning, (4) Alert System and (5) Resource Mobilization.The research about community preparedness initiated by tested the community preparedness model conducted in three-month practicum, such as (1) ground motion socialization, (2) the installation of banners about landslide (3) 1000 tree planting in landslide area, and (4) drainage channels improvement. Community preparedness model which have been tested in the research is the initial model. The result of the initial model through the interview, FGD and researcher analysis based on preparedness framework toward disaster, then generated that trialing the early models is only just at the stage of the first parameter that is the knowledge and attitudes, while for the other parameters are still said to be less. Based on that, it is necessary to improve the model. In improving the model, participatory action plan formulated by the implementation of the activities through (1) The formation of disaster management community (KMPB), (2) construction and installation evacuation route and meeting point (3) Beras perelek activation, (4) KMPB account making, (5) KMPB post construction, (6) early warning manufacture, (7) disaster equipment procurement, and (8) Training for landslide emergency response simulation.
PARTISIPASI PRESSURE GROUP DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN ANAK KELAS III BANDUNG Ichwan Muis
Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial Vol 17 No 2 (2018): PEKSOS
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31595/peksos.v17i2.148

Abstract

Abstrak  Penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung belum begitu banyak mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun dari pihak terkait lainnya. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kebijakan manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Upaya advokasi perumusan kebijakan telah dilakukan untuk merespon isu permasalahan yang ada. Namun hasil perumusan kebijakan hanya sampai pada tahap konsultasi dimana hasilnya telah melahirkan draft kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Hal tersebut tidaklah cukup dalam rangka menyelesaikan permasalahan kebencanaan yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti melibatkan partisipasi pressure group dalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengujicobakan ide kedalam proses penetapan kebijakan manajemen penanggulangan bencana. Pelibatan pressure group merupakan suatu upaya untuk melakukan pressure terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian action research. Sumber data yang diperoleh yakni dari pressure group dan pressure target. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, observasi partisipatif, dan focus group discussion. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melalui uji credibility, uji transferability, uji depenability, dan uji confirmability. Partisipasi pressure group dipilih, karena proses perumusan kebijakan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses politik. Banyak aktor yang terlibat dalam proses kebijakan salah satunya yakni pressure group. Aktor-aktor tersebut di dalam proses perumusan kebijakan dapat mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu pressure group diharapkan dapat memberikan pressure terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan kampanye penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun teknik pressure group yang digunakan dalam melakukan pressure yakni teknik lobby dan demonstration. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari lahirnya beberapa kebijakan terkait manajemen penanggulangan bencana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung. Adapun kebijakan tersebut yakni Surat Keputusan Nomor : W.11.PAS.PAS.26.UM.01.01.408 Tahun 2015 Tentang Tim Penanggulangan Bencana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung dan Surat Nomor : W11.PAS.PAS.26-PK.01.08.03387/2015 tentang Permohonan Kerja Sama (Memorandum of Understanding) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat.  Kata kunci : kebijakan sosial, manajemen penanggulangan bencana, lembaga permasyarakatan anak, pressure group.