Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK
Ramadhanti, Rika
Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik dan Birokrasi Pemerintahan Ramadhanti, Rika
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.535 KB)

Abstract

Abstract Politics and Government bureaucracy are two things that cannot be separated but are two different things, although the political presence in government bureaucracy cannot be avoided. Similarly, in the government bureaucracy is not only dominated by bureaucrats, but also given space for political institutions. Max Weber argued that the bureaucracy was formed independent of political power. It is outside or above political actors competing with each other. Bureaucracy is positioned as a neutral force with the meaning of bureaucracy not in terms of more inclined to run the policies or commands of the ruling forces, while to other political forces will not. However, the bureaucracy is prioritized to the interests of the state and the people as a whole so that whoever the political power that governs the bureaucrats and the bureaucracy provides the best service to him. Keywords: politics, government bureaucracy   Abstrak Politik dan Birokrasi pemerintahan adalah dua hal yang tidak bisah dipisahkan tetapi merupakan dua hal yang berbeda, meskipun kehadiran politik dalam birokrasi pemerintahan tidak bisa dihindari. Begitu juga sebaliknya didalam birokrasi pemerintahan tidak hanya didominasi oleh birokrat saja, tetapi juga diberika ruang bagi institusi politik. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi itu dibentuk independen dari kekuatan politik. Ia berada diluar atau diatas actor-aktor politik yang saling berkompetisi satu sama lain. Birokrasi diposisikan sebagai kekuatan yang netral dengan artian birokrasi bukan dalam hal lebih condong mau menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan yang sedang memerintah, sedangkan kepada kekuatan politik lainnya tidak mau. Akan tetapi birokrasi diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasi memberikan pelayanan terbaik kepadanya. Kata Kunci: politik, birokrasi pemerintahan
PERAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENUNJANG KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Ramadhanti, Rika
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (734.186 KB)

Abstract

Absract The Regional People's Legislative Assembly (DPRD) is one of the institutions or representative bodies of the people in the region. DPRD in carrying out its duties, has the rights, authority and obligations in carrying out its duties as representatives of the people. The granting of broad rights to the DPRD is a sign that the democratization of regional government is expected to show more tangible forms. To support the performance of the DPRD, as mandated by Law Number 23 of 2014 concerning regional governance which was then confirmed by Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Devices, that the DPRD secretariat is a regional apparatus which is an element of administrative service to the DPRD, which includes the administration of DPRD secretariat , the administration of the DPRD's financial administration, supporting the implementation of the duties and functions of the DPRD, as well as the provision and coordination of experts needed by the DPRD.  Keywords: Role, Performance   Abstrak  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban didalam mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD merupakan suatu petunujuk bahwa demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata. Untuk menunjang kinerja DPRD, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi terhadap DPRD, yang meliputi penyelenggaraan kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Kata kunci: Peranan, Kinerja 
Co-Authors