<![CDATA[ABSTRAKPraperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutus penetapan status tersangka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengguakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah ruang lingkup wewenang praperadilan terbatas pada Pasal 1 butir 10 Juncto. Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.Kata kunci: Wewenang, Praperadilan, Status Tersangka.ABSTRACTPretrial is an institution to review the validity of the criminal case process before the case reaches the stage of examination of the principal case in court. Aim of this study is to find out the authority of the Indonesia pretrial court in examining and deciding the stipulation of suspect status. This research is normative legal research and using statute approach, conceptual approach and cases approach. Based on the analysis this study concluded that since the authority of the pretrial court limited by the rule enacted in article 77 KUHAP and Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, so the pretrial verdict that stipulated suspect status Number 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel exceeds the pretrial authority.Keyword: Authority, Pretrial, Suspect Status.]]>
Copyrights © 2019
