cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum
ISSN : 24427578     EISSN : 25411594     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 111 Documents
DINAMIKA PENERAPAN KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA Pamungkas Satya Putra, S.H., M.H, Muhammad Amin, S.H. M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

ABSTRAKSalah satu bentuk hak penguasaan negara, yaitu di bidang pertambangan. Pengertian “Pertambangan” berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, ditegaskan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Lebih khusus menegaskan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan dan Batu Bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan mengutamakan pembahasan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Hasil pembahasan menegaskan bahwa sumber daya energi mineral dan batu bara sebagai aset untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) di mana pengelolaan pertambangan tidak menimbulkan hak atas penguasaan terhadap sumber daya alam, akan tetapi hak atas pemanfaatan terbatas berdasarkan izin dan bersifat sementara dengan pemahaman bahwa sumber daya alam dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Kata kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau, PertambanganABSTRACTOne form of state ownership rights, namely in the field of mining. Definition of "Mining" based on Law Number 4 Year 2009, affirmed as part or all phases of activity in the framework of research, management and exploitation of minerals or coal covering general investigation, exploration, feasibility study, construction, mining, processing and refining, transportation And sales and post mining activities. More specifically affirming the authority of regional governments in granting coal mining permits in Berau District before and after the coming into effect of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Obstacles and solutions in the granting of coal mining permits in Berau District after the enactment of Berau District Regulation No. 17 of 2011 on Mining and Coal. The research method used in this research is normative juridical and method of comparative law approach. The normative juridical approach is the approach by prioritizing the discussion on secondary data in the form of legal materials both primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the discussion confirm that mineral and coal energy resources as assets to meet the needs of present and future generations as mandated in the Constitution of the State of the Republic of Indonesia 1945 XIV National Economic and Social Welfare Article 33 paragraph (3) and Article 33 Paragraph (4) where mining management does not entitle rights to control over natural resources, but the right to limited utilization is based on permission and is temporary with the understanding that natural resources are owned by all Indonesian people and used for the greatest prosperity of the people.Keyword: Authority, Regional Government of Berau District, Mining
GAGASAN PLEA BARGAINING SYSTEM DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA S.H., M.M., M.H, Dr. Bambang Widiyantoro,
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

ABSTRAKRancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menawarkan perubahan-perubahan bersifat mendasar berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu perubahan yang menarik untuk disoroti adalah mekanisme yang diatur dalam Pasal 199 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang disebut sebagai jalur khusus. Mekanisme jalur khusus ini mungkin terdengar asing didalam sistem peradilan pidana Indonesia, namun sistem ini sudah lama berkembang di beberapa negara common law seperti Amerika Serikat, mekanisme ini dapat disamakan dengan Plea Bargaining System. Plea Bargaining System mulai muncul pada pertengahan abad ke 19 sebagai bentuk perlakuan khusus kepada terdakwa karena ia telah berbuat baik terhadap korban, selain itu kondisi sistem peradilan pidana pada saat itu yang tidak efektif karena banyaknya kasus yang masuk mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara. Pelaksanaan jalur khusus di Indonesia sebagaimana Plea Bargaining System di beberapa negara, belum sepenuhnya dapat diterapkan, sebelum adanya perubahan atas paradigma hukum yang ada, seperti pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, mentalitas aparatur penegak hukum serta budaya hukum di masyarakat. DPR hendaknya segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga pintu masuk penerapan jalur khusus dalam proses persidangan pidana dapat segera direalisasikan.Kata kunci: Plea Bargaining System, RKUHAP, IndonesiaABSTRACTThe draft Criminal Procedure Code offers fundamental changes related to the criminal justice system in Indonesia. One of the interesting changes to highlight is the mechanism set forth in Article 199 of the Draft Law on Criminal Procedure (RKUHAP) referred to as a special line. This particular path mechanism may sound unfamiliar in the Indonesian criminal justice system, but this system has long developed in some common law countries like the United States, this mechanism can be likened to the Plea Bargaining System. The Plea Bargaining System began to appear in the mid-19th century as a form of special treatment to the defendant because he had done good to the victim, besides the condition of the criminal justice system at that time which was not effective because the number of incoming cases resulted in the length of the settlement period of a case. The implementation of special tracks in Indonesia as well as the Plea Bargaining System in some countries is not fully applicable, before any changes to the existing legal paradigm, such as the implementation of legislation, the mentality of the law enforcement apparatus and the legal culture in the community. The House of Representatives should immediately pass the draft Indonesian Criminal Procedure Code to the Criminal Procedure Code so that the entrance of the application of special channels in the criminal proceeding process can be realized immediately.Keywords: Plea Bargaining System, RKUHAP, Indonesia
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK TERLANTAR DI KABUPATEN KARAWANG S.H., M.H, Wulansari,
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

ABSTRAKFenomena anak terlantar atau anak yang tidak mendapat perhatian yang semestinya, tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, telah menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu dalam rangka membangun kondisi ideal yang diperlukan untuk pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai pengemban tanggung jawab perlindungan anak. Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya anak terlantar di Kabupaten Karawang serta mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Anak Terlantar ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya anak terlantar di Kabupaten Karawang faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pengetahuan dan faktor perkembangan teknologi serta tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Anak Terlantar ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tertuang dalam pasal yang menyatakan secara eksplisit bahwa salah satu pengemban tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak anak adalah Pemerintah Daerah.Kata kunci: Tanggung Jawab, Anak Terlantar, Kabupaten KarawangABSTRACTThe phenomenon of abandoned children or children who do not receive proper attention, unmet needs fairly, whether physical, mental, spiritual, and social, have become our common concern. Therefore in order to establish ideal conditions necessary for the implementation of the Local Government responsibility as bearers of child protection responsibilities. The problem and the purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause still many abandoned children in Karawang and to know and analyze the Responsibilities of Local Government against abandoned children in terms of Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Child Protection.  This research is analytical descriptive and using normative juridical approach. Data collection techniques were conducted through literature studies and field studies. Data analysis is done qualitatively. From the results of this study concluded that the factors which cause still many abandoned children in The District of Karawang family factors, environmental factors, economic factors, factors of knowledge and factors of technological development and responsibilities of Local Government against Abandoned Children in terms of Act No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on child protection stated in the article stating explicitly that one of the bearers of responsibility for the implementation of children's rights protection is a Local Government.Keyword: Responsibility, Abandoned Children, The District of Karawang
FUNGSI BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG Arliman, S.E., S.H., M.H., M.Kn, Laurensius
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

ABSTRAKBadan Kehormatan merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk untuk menegakan kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada dasarnya Badan Kehormatan merupakan lembaga pengawasan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi Badan Kehormatan ada dua, yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif. Penulis memilih Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang untuk diteliti, karena ada beberapa pelanggaran yang telah diterima dan tidak ditindaklanjuti. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pada dasarnya Badan Kehormatan telah melaksanakan fungsinya dengan baik, namun belum maksimal dalam penegakannya. Badan Kehormatan selama ini masih kurang mengigit karena tindakan-tindakan yang dilakukan Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik belum memberikan efek jera bagi anggota-anggota dewan yang “nakal”. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Kehormatan antara lain: Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti suatu pelanggaran karena ada pengaduan dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau masyarakat, tetapi sering laporan tidak lengkap. Pengaduan kurang bekerja sama dan unsur kepentingan politik yang masih kental. Penulis memberikan beberapa saran, antara lain: Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain di luar anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Selain itu aturan-aturan yang ada, yaitu kode etik dan tata tertib hendaknya lebih dipertegas dan diperbaiki sedemikian rupa agar anggota dewan tidak memiliki celah untuk terhindar dari sanksi-sanksi Badan Kehormatan.Kata kunci: Fungsi, Badan Kehormatan, DPRD Kota PadangABSTRACTHonorary Board is of the fittings of the regional council established to enforce the code of conduct the Regional Representatives Council. Basically the Ethics Council is an internal oversight agencies Regional Representatives Council. Honorary Board function was twofold function of active and passive functions. The author chose the Honorary Board of the Regional Representatives Council of Padang to be checked, because there are some violations that have been accepted and acted upon. This research method is a juridical sociological. Basically the Ethics Council has been carrying out its function properly, but is not maximized in enforcement. Honorary Board for this is still less bite because of the actions undertaken Honorary Board in enforcing the code of conduct has not provided a deterrent effect for the members of the board were “mischievous”. Constraints faced by the Ethics Council, among others: the Ethics Council to act on an infringement complaint because of the leadership of the Regional Representatives Council, members of the Regional Representatives Council, and/or society, but often the report is not complete. Complaints about cooperation, and an element of political interests is still thick. The author gives some suggestions, such as: the Ethics Council should involve other parties outside the Honorary Board member Legislative Council itself so that the monitoring mechanism based ethics can be realized more independent and objective. In addition to the existing rules, the code of conduct and discipline should be reinforced and improved so that board members do not have a gap to avoid sanctions Ethics CouncilKeywords: Functions, Honorary Board, DPRD City of Padang
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN MEREK SEBAGAI KODE TERSEMBUNYI (INVISIBLE CODE) DARI SEBUAH WEB PAGE (METATAG) DALAM MEDIA INTERNET Saripudin, S.H., M.H, Asep
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

ABSTRAKHukum Kekayaan Intelektual harus mampu merespon kecepatan temuan-temuan di bidang teknologi untuk berkemampuan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi yang terlahir dari adanya kepastian hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang mampu memberikan dorongan positif bagi para insan kreatif untuk dapat mencurahkan potensi pikir yang diwujudkan lewat karya yang bernilai ekonomis. Lebih khusus hukum merek menegaskan tentang bagaimana hukum mampu memberikan perlindungan bagi pemilik merek, perlindungan dari tindakan pelanggaran merek yang sangat merugikan terhadap pemilik merek yang telah berinvestasi sangat besar untuk menghasilkan produk baik barang atau jasa yang berdaya saing. Dalam perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang sangat cepat dengan daya jangkau yang sangat luas dan kecepatan yang sangat luar biasa, membuat media ini mampu menjadi instrumen yang sangat penting bagi penopang aktivitas bisinis yang sangat menguntungkan. Namun ternyata dalam perkembangan media internet tersebut, terdapat pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk menggunakan merek terkenal yang dijadikan sebagai kode yang tidak tampak dari sebuah web page (metatag), sehingga menguntungkan kepada pengguna metatag tersebut. Hasil pembahasan menegaskan bahwa penggunaan merek sebagai kode yang tidak tampak dari sebuah web page (metatag) oleh pihak lain, telah merugikan pemilik merek yang sebenarnya dan juga konsumen yang melakukan pencarian melalui mesin pencari. Pengguna metatag telah melanggar kepemilikan merek yang bersifat ekslusif yang telah diberikan oleh negara dan melakukan manipulasi terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan merek yang bukan miliknya sebagai kode web page.Kata kunci: Perlindungan Hukum Merek, Kode Web Page Tersembunyi (Metatag), InternetABSTRACTIntellectual Property Law have to responsible with the acceleration of human invention in field of technology, and have contribution for the growth of economic’s state. Economic growth as impact of law enforcement in  intellectual property right will spur and push people to exploring their potential intellectual to produce more competitive product. Specially in trade mark law, how the instrument of trade mark law can protect the owner of trade mark (product) from trade mark infringement. As we know the trade mark owner spend for high invest to produce the product, and trade mark infringer  it’s really not fair, some one have advantage without investment, with the bad faith use goodwill from the real trade mark owner. The growth of information technology have give positive impact to the business sector, the coverage, and the acceleration of information can connecting people without borderless.But in this situation we find some one who use the internet to get benefit with bad faith, they use trade mark as invisible instrument (code) from their webpage (metatag). And the result of my research that use trade mark as a code from webpage (metatag) by another party who not the owner of the mark, it’s make damage to the real owner of the mark with lost potential customer who lookng for the product use internet as a tool to find the product. Metatager abusing the exlusive right of trade mark owner, also abusing and manipulating electronic information and or electronic document when he use another party’s trade mark as a code of webpage.Keyword: Trade Mark Protection, Invisible Code of Web Page, Internet
Pedoman Penulisan Penulisan, Pedoman
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

Pedoman Penulisan
ANALISIS NORMATIF PENATAAN HUKUM TERHADAP KRITERIA KEADAAN MEMAKSA DALAM PROSES PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 M. Holyone N. Singadimedja, S.H., M.H, Ida R. Hasan, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

ABSTRAKPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perppu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Hal tersebut didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal yang diteliti di dalam penulisan ini yaitu kedudukan Perppu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen dan Perppu dalam perspektif konsep negara hukum. Dalam menafsirkan istilah “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam penerbitan Perppu, maka sudah seharusnya undang-undang menerjemahkan secara lebih detail kehendak dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sifat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dalam konteks kenegaraan hanya dilihat sebagai aspek hak prerogatif Presiden tanpa menilai sistem cheks and balances mekanisme pengujian Perppu oleh DPR.Kata kunci: Kriteria Keadaan Memaksa, Perppu, UUD NRI Tahun 1945ABSTRACTGovernment Regulation Regarding Act or abbreviated as Perppu is a Legislation stipulated by the President in the case of crucial urges. The substance of Government Regulation Regarding Act is the same as the substance of the Act. It is based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Jo. Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of Legislation. It studied in this paper that the position of regulation has in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 after the amendment and regulation has in the perspective of the concept of legal state. In interpreting the term "happenings crunch that forced" in the issuance of regulation has, then it should act in more detail translate the will of Section 22A of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. This research is descriptive and normative approach. The nature of "happenings crunch that forced" in the context of the state is only seen as an aspect of the prerogative of the President without judging cheks and balances system testing mechanism Perppu by Parliament.Keyword: Criteria of Forced Condition, Perppu, The Constitution of The Republic of Indonesia Year 1945
Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari KAJIAN ILMIAH HUKUM, JIH DE'JURE:
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

Cover-Susunan Redaksi-Sambutan Dewan Redaksi-Daftar Isi-Persembahan Bagi Mitra Bestari
SENGKETA TANAH DAN PENYELESAIANNYA (STUDI KASUS DI DESA PASIRLANGU KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BANDUNG BARAT) S.H., M.H, Sarinah,
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

ABSTRAKPermasalahan dalam penelitian ini adalah terjadinya sengketa tanah di lingkungan Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Tanah yang disengketakan tersebut masih dalam keadaan sedang disewa oleh penduduk lokal dari desa Pasirlangu. Tujuan penelitian adalah mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah, para pihak yang terlibat dalam sengketa, upaya-upaya yang ditempuh guna menyelesaikan sengketa dan para pihak yang dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan metodologis melalui metode kasus sengketa (trouble case method) klasik, yaitu metode dengan cara menganalisis dan mengkaji kasus-kasus sengketa yang ada dalam masyarakat, guna menguji hukum apa sebenarnya yang berlaku di dalam masyarakat, apakah masyarakat menjalankan hukum yang hidup atau hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab sengketa tanah adalah tanah Carik dan milik desa yang sedang disewa penduduk lokal telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik. Para pihak yang terlibat dalam sengketa adalah penduduk lokal dan pemilik Sertifikat. Upaya yang dilakukan untuk menyelesai-kan sengketa adalah penduduk lokal membawa sengketa ke lembaga peradilan dan meminta agar Sertifikat Hak Milik gugur demi hukum dan sertifikat yang masih dalam proses dibatalkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah aparat dari Kantor Desa Pasirlangu dan Kecamatan Cisarua. Kata kunci: Sengketa, Tanah Carik, PenyelesaiannyaABSTRACTThe problem in this study is the occurrence of land disputes at the village Pasirlangu Sub-District Cisarua of West Bandung District. Disputed land was still in which being hired by local residents of the village Pasirlangu. The purpose of this research is to know cause land disputes, the parties involved in the dispute, the efforts taken to resolve disputes and the parties involved in the dispute settlement process. The method used is the methodological approach through the method of dispute cases (trouble-case method) classic, which is the method by analyzing and reviewing the cases of disputes that exist in society, in order to examine what the law actually in force in the community, are the people running the law of life or normative law. The results showed that the causes of land disputes is land owned by the village clerk and was hired by the local population has been turned into a Certificate of Land Ownership. The parties involved in the dispute are a local residents and owner of the certificate. Efforts are made to resolve the dispute is a local resident brought the dispute to the courts and request for Certificate of Land Ownership fall by law, and certificates that are still in the process of withdrawal. The parties involved in dispute resolution are the apparatus of the Village Pasirlangu and Sub-District Cisarua Officers. Suggestion is this research still needs to be continued, because the result of this research is still too simple, while the studied material can be developed and expanded.Keyword: Dispute, Fungtional Land, Setlement
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN BAGI PENYEDIA DAN JASA PELAYANAN KESEHATAN ATAS PASIEN BPJS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Nurlailasari, S.H., M.H, Ella
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.007 KB)

Abstract

ABSTRAKPraktek yang terjadi, pengaturan BPJS belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena adanya sebagian masyarakat masih belum mengerti mengenai sistem rujukan yang ditetapkan dalam BPJS Kesehatan, termasuk adanya keluhan dari masyarakat/pasien tentang biaya kesehatan yang tidak jelas, tidak seperti pada saat berlakunya PT. Jamsostek. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjelaskan tentang kepastian hukum pembayaran bagi Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK) dan jasa pelayanan kesehatan atas pasien BPJS dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo. Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Akibat hukum atas pasien BPJS, apabila tidak ada kepastian hukum atas jasa pelayanan kesehatan serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pasien BPJS terkait dengan tidak adanya kepastian hukum jasa pelayanan kesehatan BPJS berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari BPJS bagi PPK sudah diatur dan memiliki kepastian hukum, namun timbul permasalahan kepastian hukum manakala terdapat permasalahan terkait dengan besarnya jumlah pembayaran yang harus dibayarkan oleh BPJS terhadap PPK, apabila terdapat pasien yang mengalami/mengharuskan untuk ditangani dengan kebutuhan biaya yang melebihi tarif yang telah ditentukan oleh BPJS.Kata kunci: BPJS, Kepastian Hukum, Pelayanan Jasa KesehatanABSTRACTPractices that happens, the arrangements regarding BPJS yet fully run well, it is because some people still do not understand about the referral system set out in BPJS, including complaints from patients about health care costs that are not clear, not like at the time of entry into force Jamsostek. PT. Based on this, this study explains the legal certainty of payment for Health Service Provider (PPK) and health services for BPJS patients associated with Law No. 24 of 2011 on Social Security Administering Body Jo. Presidential Decree Number 111 Year 2013 on Amendment of Presidential Regulation No. 12 of 2013 on Health Insurance. The legal consequences on patients BPJS, if there is no legal certainty on health services and efforts to what can be done by the patient BPJS linked to the absence of legal certainty BPJS health services based on applicable laws. Legal certainty payment of medical services from BPJS for PPK has been adjusted and legal certainty, but raised the question of the rule of law when there are problems associated with the large number of payments to be paid by BPJS for PPK, if there are patients who have to be dealt with financial needs that exceed the rate that has been by BPJS. Keywords: BPJS, Legal Certainty, Health Services

Page 1 of 12 | Total Record : 111