<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di Kabupaten Bogor. Untuk mencapai tujuan ini dilakukan beberapa kegiatan penelitian dengan metode penelitian Kajian Yuridis Normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, Kajian Yuridis Sosiologis. Dari kajian yang dilakukan sejauh ini dapat kami jelaskan bahwa kontributsi BUMD pada peningkatan APBD masih terlalu kecil bahkan untuk beberapa BUMD cenderung merugi. Hal tersbut disebabkan oleh banyak factor yang diantaranya mulai dari proses pembuatan peraturan sebagai payung hukum kebijakan pada tingkat daerah yang masih sangat lemah, penyelenggaran BUMD masih belum dioprasikan dengan baik, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta lemahnya evaluasi dari kinerja BUMD masih belum merekomendasikan perbaikan bagi penyelenggaraan BUMD. Hal tersebut juga diperparah dari adanya hambatan-hambatan yang yang ada baik dari internal maupun eksternal. Oleh karenanya diperlukan model aturan hukum yang jelas, menjamin kepastian hukum minimal mengatur aspek planning, organizing, actuating, controlling dan evaluating sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dan adanya tansparansi dan akuntabilitas dari setiap BUMD.]]>
Copyrights © 2019
