<![CDATA[Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan memicu timbulnya gejolak yang berasal dari ketidakpuasan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggaraan negara atas kepercayaan yang telah diamanatkan rakyat. Sehingga, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang dapat diperoleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu alasan yang akhirnya mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap penyelenggaraan negara. Bahasan tentang pengukuran kinerja pada sektor publik telah mendapat perhatian para peneliti. Norman (2010) berpendapat bahwa melalui pengukuran kinerja, keberhasilan satuan organisasi/kerja akan lebih dilihat dari kemampuannya, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya, untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam rencana stratejik. Agar implementasi sistem pengukuran kinerja dapat berhasil, maka Kwon & Zmud, 1987 dan Shield & Young (2003) dalam Nurkhamid (2008) mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja, yang meliputi komitmen manajemen untuk menggunakan informasi kinerja, otoritas pembuatan keputusan yang didelegasikan pada pengguna informasi kinerja, dan pelatihan berbagai teknik yang berkaitan dengan implementasi sistem pengukuran kinerja. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan beberapa faktor yang diduga mempe ngaruhi pengembangan sistem pengukuran kinerja. Populasi dari penelitian ini adalah OPD Kota Pekanbaru yang mendapatkan ranking zona hijau dari Ombudsman periode 2016. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada pejabat eselon 2, 3, dan 4 dan melakukan analisis data menggunakan regresi berganda.]]>
Copyrights © 2018
