<![CDATA[Abstract The journey of the government system, Indonesia experienced several phases. One of them is about regional autonomy. With the opening of the regional expansion valve since the reform era, many new autonomous regions have been separated from their parent regions. Recorded in the new order only 27 provinces, to date there are 34 provinces. Since the enactment of Law No. 22 of 1999 as a forerunner for the region to separate itself from its parent region. The law is also considered as strengthening regional autonomy in the government system in Indonesia, which was once very centralized but now the regions are given the freedom to take care of their own households. Riau Islands Province, is one of the areas that utilize regional extortion, especially Batam City. Riau Islands Province, since 2002 has been separated administratively by Riau Province as its parent region. Several years ago Batam City also had a discourse to expand its territory, which currently has 12 sub-districts, which will be divided into 16 sub-districts. Whereas in the public service, Batam City does not need a new administrative area, what is needed now is the style of Batam City itself. Besides that there are still many more problems that have not been resolved by the city government in providing services to the community.Keywords: Efectivity, Regional Autonomy,Regional Segregation AbstrakDengan dibukanya kran pemekaran wilayah sejak era reformasi, banyak daerah otonom baru yang sudah pisah dengan daerah induknya. Tercatat pada orde baru hanya 27 provinsi, hingga saat ini ada 34 provinsi. Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 sebagai cikal bakal bagi daerah untuk memekarkan diri dari daerah induknya. Undang-Undang tersebut juga dianggap sebagai penguatan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dulu yang sangat sentralistik tapi sekarang daerah diberi keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan pemerkaran wilayah, khususnya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, sejak 2002 lepas secara administrasi dengan Provinsi Riau sebagai daerah induknya. Beberapa tahun yang lalu Kota Batam juga ada wacana untuk memekarkan wilayahnya, yang saat ini ada 12 Kecamatan, akan dimekarkan menjadi 16 kecamatan. Padahal dalam pelayanan publik, Kota Batam belum memerlukan daerah administrasi baru, yang dibutuhkan saat ini adalah corak Kota Batam itu sendiri. Selain itu masih banyak lagi permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Otonomi Daerah, Pemekaran ]]>
Copyrights © 2018
