Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI Setyobudi, Yustinus Farid
JURNAL DIMENSI Vol 1, No 3 (2012): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Sifat dasar kemiskinan amatlah kompleks dan faktor-faktor penyebabnya amat beragam. Kaum miskin mungkin tidak memiliki aset maupun kemampuan yang bersifat esensial karena mereka tinggal di daerah yang terpencil, rawan konflik, dan mempunyai sumberdaya sangat terbatas. Orang-orang ini mungkin rentan karena usia, kesehatan, lingkungan tempat tinggal, ataupun pekerjaan. Dalam tingkatan yang lebih luas, kemiskinan mungkin berasal dari situasi dimana ada ketimpangan yang besar secara terus-menerus akibat dari kepentingan dan struktur kekuasaan yang cenderung mempertahankan kewenangan (status quo). Keanekaragaman kondisi dan sebab-sebab kemiskinan tersebut mengisyaratkan bahwa intervensi-intervensi untuk mengurangi kemiskinan harus disesuaikan menurut keadaan-keadaan tertentu.

Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Setyobudi, Yustinus Farid
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 1 (2013): JURNAL DIMENSI (MARET 2013)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan negara Repulik Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BATAM Puspitasari, Meri Enita; Setyobudi, Yustinus Farid; Pratiwi, Diah Ayu
JURNAL DIMENSI Vol 4, No 3 (2015): JURNAL DIMENSI
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

This research entitled Factors Affecting Compliance Implementation of Public Service Government of Batam. This study aims to determine the factors that influence the level of compliance of public service providers in the City of Batam. This research is useful to provide recommendations solutions and strategies to improve adherence public service providers.This research is a qualitative descriptive study. This study took place at the Department of Health and Department of Education Batam. The variables of this study were (1) Factors compliance behavior as independent variables, (2) Compliance with the Public Service Operator in accordance with Law No. 25 About the Public Service as the dependent variable. Data collection techniques with observation, interviews and documentation and questionnaires as secondary data. This research data analysis techniques using analysis of data reduction, data presentation and conclusion / verification.Results of this study based on behavioral factors, namely compliance in providing services to the public, the Department of Education and the Health Department in the knowledge, attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. While in service execution factors that in the implementation of the service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regulation No. 1 Year 2014 area Implementation of services carried out can be seen that the start of the awareness factor, organizational factors, factors rule, factor income, capabilities and skills, as well as service facilities factor, getting a response different from service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.Â Â Â Â Â Conclusion The research is Factors compliance behavior: In providing service to the community, required the Department of Education and Department of health knowledge,attitudes and actions in providing the services referred to Batam City Government Regional Regulation No. 1 Year 2014 on the Implementation of Public Service. But the results of this research that the compliance behavior factor still does not work as mandated by the Act. And Factor implementation of the service: In the implementation of service to the community, the Department of Education and Department of Health have conducted according to the standards of service prescribed by the Government of Batam in accordance with Regional Regulation No. 1 Year 2014. Implementation of services carried out can be seen that the factors of consciousness, organization, rules, income, ability and skills, as well as service facilities, got a different response from the service users (community). Of the six factors are used as indicators of the implementation of services in this study, the factors factor rules and service facilities are under the spotlight of the public. Based on observations and interviews conducted are still many people who complained about how far the service provider to provide services not in accordance with service standards are displayed in the object of research.

EFEKTIVITAS PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM Setyobudi, Yustinus Farid
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.542 KB)

Abstract The journey of the government system, Indonesia experienced several phases. One of them is about regional autonomy. With the opening of the regional expansion valve since the reform era, many new autonomous regions have been separated from their parent regions. Recorded in the new order only 27 provinces, to date there are 34 provinces. Since the enactment of Law No. 22 of 1999 as a forerunner for the region to separate itself from its parent region. The law is also considered as strengthening regional autonomy in the government system in Indonesia, which was once very centralized but now the regions are given the freedom to take care of their own households. Riau Islands Province, is one of the areas that utilize regional extortion, especially Batam City. Riau Islands Province, since 2002 has been separated administratively by Riau Province as its parent region. Several years ago Batam City also had a discourse to expand its territory, which currently has 12 sub-districts, which will be divided into 16 sub-districts. Whereas in the public service, Batam City does not need a new administrative area, what is needed now is the style of Batam City itself. Besides that there are still many more problems that have not been resolved by the city government in providing services to the community.Keywords: Efectivity, Regional Autonomy,Regional Segregation AbstrakDengan dibukanya kran pemekaran wilayah sejak era reformasi, banyak daerah otonom baru yang sudah pisah dengan daerah induknya. Tercatat pada orde baru hanya 27 provinsi, hingga saat ini ada 34 provinsi. Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 sebagai cikal bakal bagi daerah untuk memekarkan diri dari daerah induknya. Undang-Undang tersebut juga dianggap sebagai penguatan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dulu yang sangat sentralistik tapi sekarang daerah diberi keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan pemerkaran wilayah, khususnya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, sejak 2002 lepas secara administrasi dengan Provinsi Riau sebagai daerah induknya. Beberapa tahun yang lalu Kota Batam juga ada wacana untuk memekarkan wilayahnya, yang saat ini ada 12 Kecamatan, akan dimekarkan menjadi 16 kecamatan. Padahal dalam pelayanan publik, Kota Batam belum memerlukan daerah administrasi baru, yang dibutuhkan saat ini adalah corak Kota Batam itu sendiri. Selain itu masih banyak lagi permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, Otonomi Daerah, Pemekaran

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE DI DESA PARIT KECAMATAN KARIMUN TAHUN 2018 Suwana, Ayu; Setyobudi, Yustinus farid
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2594

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari kinerja yang dibangun pemerintah desa dalam hal pembangunan infrastruktur terutama pada pembangunan jalan dan drainase. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumulan data mengunakan wawancara. hasil penelitian diperoleh dan dianalisis peneliti yang ditujukkan dari lima indikator Kinerja Pemerintah Desa Parit dalam pembangunan Infrastruktur belum maksimal. Karena pembangunan Jalan yang di bangun oleh pemerintah Desa masih bersifat asal-asalan,pembangunan tersebut belum merata,masih banyak pembangunan yang berlubang dan batu batuan yang timbul. Karena dalam pembangunan tidak sesuai dengan standar pembangunan, dalam pembangunan tersebut banyak menggunakan pasir.

REFORMASI BIROKRASI GUNA MENGEFEKTIFKAN KINERJA PEMERINTAH DI INDONESIA Yustinus Farid Setyobudi
JURNAL DIMENSI Vol 2, No 2 (2013): JURNAL DIMENSI (JULI 2013)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Sejak lahir sampai sekarang, kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya birokrasi. Kita lahir langsung berhadapan dengan birokrasi di dinas catatan sipil dan kependudukan. Apalagi sekarang, hampir tiap hari kita berhadapan dengan birokrasi, misalnya jika kita ingin mengurus KTP, Paspor, atau SIM yang sering dilakukan masyarakat pada umumnya, kita langsung dihadapkan pada birokrasi, mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun di kepolisian di tingkat Polres (Kabupaten).Birokrasi merupakan sebuah konsekuensi logis yang harus diterima dari hipotesis bahwa negara mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk itu negara harus terlibat langsung dalam memproduksi barang dan jasa publik yang diperlukan oleh rakyatnya. Berkenaan dengan upaya pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, birokrasi publik memberikan andil yang besar. Barang dan jasa publik hendaknya dapat dikelola secara efisien dan efektif, dan hal tersebut merupakan tanggung jawab birokrasi.Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh bagaimana birokrasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi birokrasi adalah bagaimana dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, dikarenakan selama ini birokrasi identik dengan segala macam bentuk patologi yang dideritanya.

BUDI DAYA DAN PENGELOLAAN SAYURAN DI MASYARAKAT PESISIR PULAU MECAN BATAM KEPULAUAN RIAU Suryo Hartanto; Fenny Agustina; Yustinus Farid Setyobudi
MINDA BAHARU Vol 3, No 2 (2019): Minda Baharu
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Pulau Mecan merupakan salah satu gugusan pulau terluar Indonesia yang terletak di wilayah Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Sayur mayur sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi keluarga sangat susah didapatkan. Wilayah Pulau mecan tidak memungkinkan dilakukan pertanian konvensional untuk sayur mayur karena kondisi tanah bauksit dan wilayah mangrove dan berlumpur disertai dengan banyaknya sampah organik atau anorganik dari masyarakat dan kiriman dari laut sekitarnya. Tujuan dari Program Kemitraan Masyarakat adalah: 1.Budidaya sayuran di masyarakat dengan memanfaatkan sampah dengan metode Hidroponik, 2. Pengelolaan hidroponik melalui nutrisi cair dengan limbah organik, 3.Pengelolaan hasil panen hidroponik dan nutrisi cair untuk peningkatan ekonomi. Budi daya dan pengelolaan sayuran di masyarakat pesisir pulau mecan, Batam, Kepulauan Riau, dilakukan dengan metode penyuluhan dan praktek secara langsung kepada masyarakat untuk melakukan budidaya sayuran dengan metode hidroponik, pengelolaan pupuk cair dan pengelolaan dan pengemasan hasil panen hidroponik serta pupuk cair. Hasil dari kegiatan Program kemitraan masyarakat ini adalah kecukupan kebutuhan sayur mayur di pulau mecan dengan memberdayakan limbah dan sampah yang ada disekitar lingkungan, peningkatan pendapatan masyarakat sebagai hasil sampingan selain hasil laut.

EFEKTIVITAS PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KOTA BATAM Yustinus Farid Setyobudi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 2, No 2 (2018): Oktober 2018, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Dengan dibukanya kran pemekaran wilayah sejak era reformasi, banyak daerah otonom baru yang sudah pisah dengan daerah induknya. Tercatat pada orde baru hanya 27 provinsi, hingga saat ini ada 34 provinsi. Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 sebagai cikal bakal bagi daerah untuk memekarkan diri dari daerah induknya. Undang-Undang tersebut juga dianggap sebagai penguatan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dulu yang sangat sentralistik tapi sekarang daerah diberi keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan pemerkaran wilayah, khususnya Kota Batam. Provinsi Kepulauan Riau, sejak 2002 lepas secara administrasi dengan Provinsi Riau sebagai daerah induknya. Beberapa tahun yang lalu Kota Batam juga ada wacana untuk memekarkan wilayahnya, yang saat ini ada 12 Kecamatan, akan dimekarkan menjadi 16 kecamatan. Padahal dalam pelayanan publik, Kota Batam belum memerlukan daerah administrasi baru, yang dibutuhkan saat ini adalah corak Kota Batam itu sendiri. Selain itu masih banyak lagi permasalahan yang belum teratasi oleh pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TRANSPORTASI BUS TRANS BATAM KORIDOR SEKUPANG JODOH TAHUN 2019 Yustinus Farid Setyobudi; Linayati Lestari; Vivi Cristi Sarbatani Gultom
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 5, No 2 (2021): Oktober 2021, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v5i2.3608

Bus Trans Batam adalah salah satu transportasi Kota Batam. Bus Trans Batam merupakan salah satu pelayanan transportasi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi merupakan salah satu issu sentral pada saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan penelitian menggunakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam melihat Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan, penelitian menggunakan teori Parasuraman dapat dinilai atau diukur dengan beberapa indikator yaitu Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty bahwa hasil penelitian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi belum berjalan optimal. Hal Tersebut dilihat dari kondisi fasilitas yang belum memadai untuk menunjang aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan pengguna jasa. Rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak Bus Trans Batam membuat peminat masyarakat kecewa dalam pelayanan transportasi Bus Trans Batam. Pembangunan transportasi dan peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu kunci dalam menjawab permasalahan transportasi di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab permasalahan Kinerja Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kualitas. Kata Kunci: Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Batam, Bus Trans Batam, Kualitas Pelayanan Transportasi.

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN DRAINASE DI DESA PARIT KECAMATAN KARIMUN TAHUN 2018 Ayu Suwana; Yustinus farid Setyobudi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 1 (2020): April 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i1.2594

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari kinerja yang dibangun pemerintah desa dalam hal pembangunan infrastruktur terutama pada pembangunan jalan dan drainase. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumulan data mengunakan wawancara. hasil penelitian diperoleh dan dianalisis peneliti yang ditujukkan dari lima indikator Kinerja Pemerintah Desa Parit dalam pembangunan Infrastruktur belum maksimal. Karena pembangunan Jalan yang di bangun oleh pemerintah Desa masih bersifat asal-asalan,pembangunan tersebut belum merata,masih banyak pembangunan yang berlubang dan batu batuan yang timbul. Karena dalam pembangunan tidak sesuai dengan standar pembangunan, dalam pembangunan tersebut banyak menggunakan pasir.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search